PAMEKASAN, aksi Demonstrasi masyarakat yang mengatasnamakan Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Selasa (10/2/2026), yang mengatasnamakan petani cukup memantik kontroversi.
Usai aksi, Korlap demo Kholili menyatakan agar aparat Bea Cukai dan penegak hukum tidak melakukan penindakan liar di jalanan dan mengaitkannya dengan PMK Nomor 22 Tahun 2023.
Pernyataan itu langsung disambar keras oleh Ketua Umum Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), Achmad Rifa’i.
Dengan nada Keras, Rifa’i menegaskan bahwa pernyataan tersebut dinilai menyesatkan dan berpotensi melemahkan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.
“Jangan bermain-main dengan regulasi untuk melindungi pelanggaran! Pasal tersebut definisi, bukan tameng untuk menghentikan penindakan! Jangan bodohi publik dengan tafsir yang dipelintir!” tegas Rifa’i dalam pernyataan kerasnya.
Ia bahkan menyebut aksi yang mengatasnamakan petani tersebut diduga kuat sarat kepentingan pengusaha rokok ilegal, menurutnya, ada pola lama yang terus diulang, rakyat kecil didorong ke depan, sementara aktor yang diduga diuntungkan justru bersembunyi di belakang layar.
“Kami mencium bau tidak sedap! Petani didorong maju, dibenturkan dengan pemerintah dan aparat, tapi siapa yang diuntungkan? Diduga para pemain rokok ilegal yang selama ini jadi target penindakan! Ini bukan suara petani murni ini berpotensi panggung kepentingan bisnis ilegal!” serunya.
Rifa’i juga mengecam keras narasi “penangkapan liar” yang dinilai berbahaya dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat yang bekerja berdasarkan undang-undang.
“Kalau aparat disebut semena-mena hanya karena menindak pelanggaran, lalu kita mau hukum berdiri atau runtuh? Negara ini tidak boleh kalah oleh tekanan jalanan yang diduga ditunggangi kepentingan gelap!” katanya tajam.
Menurutnya, rokok ilegal bukan sekedar pelanggaran kecil, tapi ancaman nyata bagi ekonomi daerah, penerimaan negara, serta pelaku usaha legal dan petani yang jujur.
“Jangan jual nama petani untuk melindungi pelanggar hukum! Jangan benturkan rakyat dengan negara hanya demi keuntungan segelintir orang! Kalau hukum dilemahkan hari ini, besok yang hancur adalah masa depan ekonomi daerah!” lanjutnya
GASI menegaskan berdiri di garis paling depan mendukung aparat Bea Cukai dan penegak hukum untuk tetap tegas, profesional, dan tidak gentar terhadap tekanan massa yang diduga dimanfaatkan pihak tertentu.
“Pembinaan iya! Edukasi iya! Tapi penegakan hukum tidak boleh ditawar! Negara ini bukan ladang bebas bagi bisnis ilegal, hukum harus tegak, siapa pun yang mencoba melemahkannya harus dilawan secara terbuka!” tutup Achmad Rifa’i.(ahd)
Komentar