Journalnews.id // Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumatera Selatan Bony Balitong meminta Pj bupati Kabupaten Lahat Muhammad Farid untuk membuka semua data proyek dari tahun 2018-2023.
Menurutnya, ada dugaan korupsi besar-besaran dengan modus pemberian komitmen fee bahkan banyak proyek yang disinyalir fiktif.
“Semasa Bupati Cik Ujang banyak dugaan korupsi dari proyek APBD Lahat dengan cara menyetor sampai beberapa persen dari proyek itu sendiri bahkan banyak yang diduga proyek fiktif,” kata Bony dalam keterangan resminya, Jumat-(19/1/2024).
Karena itu, kata Bony, perlu adanya kerjasama antara Pj Bupati Lahat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelediki adanya dugaan korupsi tersebut.
“Pak Pj harus mengambil inisiatif untuk melakukan sinergi dengan Kejari, Kejati, Kejagung, Kepolisian dan KPK untuk membongkar dan mengaudit semua proyek dari APBD Lahat 2018-2023,” jelasnya.
“Terutama proyek ABT tahun 2023 karena diduga dikerjakan asal-asalan, fiktif dan terindikasi bagi-bagi proyek ke timses pada Pilkada 2018,” ucapnya.
Bony memastikan akan melakukan Investigasi dan mengumpulkan data untuk persiapan pelaporan ke APH.
“Kita juga selidiki bersama, kalau sudah sampai merugikan negara maka harus ada yang masuk dalam penjara, tandasnya.” *(BBD)*
Tim: Media Group
𝓟𝓮𝓶𝓫𝓾𝓻𝓾 𝓚𝓸𝓻𝓾𝓹𝓽𝓸𝓻
Komentar