Kolaborasi BPK-pemkab Cirebon Tingkatkan Pela yanan JKN

Rabu, 20 November 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

Journal news.id.KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Miijaya menyambut baik tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Barat yang tengah mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Evaluasi kinerja program JKN di Kabupaten Cirebon ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Wahyu mengapresiasi kehadiran jajaran BPK Jabar dalam memberikan perhatian dan arahan untuk memperbaiki pelaksanaan JKN.

“Terima kasih kepada tim yang telah berkenan hadir langsung. Ini menandakan perhatian besar kepada Kabupaten Cirebon,” ujar Wahyu.

“Kami harapkan arahan dan masukan dari BPK, untuk dapat membantu kami memperbaiki pelaksanaan JKN agar lebih optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama BPK Wilayah Jabar di Pendopo Bupati Cirebon, Senin (18/11/2024).

Sementara itu, Kepala BPK Wilayah Jawa Barat, Whidi Widayat menjelaskan, pemeriksaan ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja penyelenggaraan JKN untuk periode 2022, 2023 hingga triwulan ketiga 2024.

Fokus pemeriksaan mencakup empat aspek utama, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, prasarana dan alat kesehatan, Pemenuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pengelolaan pembiayaan kapitasi dan nonkapitasi.

“Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk menilai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang menghambat pelayanan JKN,” katanya.

 

“Permasalahan seperti antrean panjang di fasilitas kesehatan, dan distribusi fasilitas yang belum merata, menjadi fokus perhatian kami,” tukas Whidi.

Whidi mengatakan, objek pemeriksaan meliputi dinas kesehatan (Dinkes), RSUD, puskesmas, dan BPJS Kesehatan. Ia menambahkan, meskipun program JKN telah berjalan sejak 1 Januari 2014, permasalahan dalam pelaksanaannya masih kerap ditemukan dan menjadi keluhan masyarakat.

Oleh karena itu, pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon.

Dengan adanya kolaborasi antara Pemkab Cirebon dan BPK Jawa Barat, diharapkan pelaksanaan JKN di Kabupaten Cirebon dapat terus ditingkatkan, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik dan merata bagi masyarakat

Sana

Berita Terkait

Diskominfo Kabupaten Cirebon Perkuat Tata Kelola Data Desa di Kecamatan Kedawung
Pemkab Bogor Antisipasi Kekeringan, Perkuat Kesiapsiagaan Sebelum Darurat.
Polisi Kawal Mediasi Warga dan PT Arunika, Sejumlah Tuntutan Masih Dibahas
PROYEK RS MITRA SIAGA BALAPULANG DIHENTIKAN SEMENTARA, REE’ GERHANA INDONESIA: “DLH SUDAH BUKA KARTU, SEKARANG PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN DPMPTSP”
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Dorong Anggaran 2027 Fokus Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan.
DKPP Kabupaten Cirebon Dorong Konsumsi Ikan Lewat Bazar dan Gemarikan
TMMD Sengkuyung Tahap III 2026 Resmi Dibuka, Sinergi TNI-Polri dan Pemda Percepat Pembangunan Desa di Wonopringgo
KS LAW FIRM Resmi Buka Layanan Bantuan Hukum untuk Warga Cianjur

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 22:39

Diskominfo Kabupaten Cirebon Perkuat Tata Kelola Data Desa di Kecamatan Kedawung

Selasa, 21 Juli 2026 - 17:22

Pemkab Bogor Antisipasi Kekeringan, Perkuat Kesiapsiagaan Sebelum Darurat.

Senin, 20 Juli 2026 - 13:52

Polisi Kawal Mediasi Warga dan PT Arunika, Sejumlah Tuntutan Masih Dibahas

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:19

PROYEK RS MITRA SIAGA BALAPULANG DIHENTIKAN SEMENTARA, REE’ GERHANA INDONESIA: “DLH SUDAH BUKA KARTU, SEKARANG PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN DPMPTSP”

Jumat, 17 Juli 2026 - 22:49

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Dorong Anggaran 2027 Fokus Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan.

Berita Terbaru