Cirebon – Anggota DPRD komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, H. Syamsul Bachri SH. M.BA, mengadakan Reses II tahun sidang 2022-2023. Acara diselenggarakan di Desa Cileduk Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Jabar.
Acara dihadiri oleh perwakilan DPD PDIP Jabar Edi Suripno, Sekertaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon Dr. Sophi Zulfiah, SH, M.H, Ketua PAC PDIP Kecamatan Ciledug Mulyadi, Kuwu Desa Ciledug Tengah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, para Petani, dan Masyarakat lainnya .
Dalam kesempatan tersebut H. Syamsul Bachri SH, M.BA yang akrab disapa Bung Syamsul mengatakan, Reses adalah merupakan kewajiban bagi setiap anggota DPRD guna menyerap aspirasi warga di daerah pemilihan.
Menurutnya, Reses sangat efektif digunakan dalam rangka menjalankan ketiga fungsi DPRD. Reses dapat menjadi instrumen yang baik untuk memperoleh aspirasi dan masukan dari konstituen, serta untuk melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh eksekutif.
Menginventarisir aspirasi sebagai oleh-oleh untuk di bawa ke rapat DPRD yang kemudian akan di usulkan ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Jabar.
” Sebagai wakil Rakyat tentunya punya kewajiban melaksanakan reses guna menyerap aspirasi agar dapat menjadi dasar kebijakan, sehingga program yang di usulkan sesuai dengan harapan masyarakat.
” Saya anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang ditugaskan oleh Partai untuk bertugas di komisi II yang mencakup pertanian, perkebunan perdagangan perikanan dan kelautan, kehutanan atau saat ini dinamakan Komisi Perekonomian” tutur Syamsul.
Lebih lanjut Syamsul mengatakan, Konsep ketahanan pangan, menurutnya, petani harus menjadi subyek sebagai penentu kebijakan, bukan dijadikan obyek kepentingan oleh kelompok tertentu, karena petani sangat banyak dan memiliki kekuatan besar untuk menentukan kebijakan.
Menanggapi kelangkaan Pupuk Subsidi Syamsul mengatakan, Kelangkaan pupuk diakibatkan ada dua faktor, yaitu faktorboffer pemakaian. Menurutnya dalam satu hektar yang seharusnya cukup dengan 1’25 kwintal, petani palah menggunakan hingga tiga kwintal, sehingga berakibat terjadi kelangkaan pupuk, dan yang kedua faktor adanya permainan oleh kelompok tertentu, sehingga persoalan pupuk belum bisa kelar.
Jika pupuk masih di subsidi, maka jangan harap petani bisa menyimpan gabah, maka dari itu, dalam konsep ketahanan pangan, petani harus menjadi subyek, bukan obyek.
” Mayoritas petani di Cirebon Indramayu tidak bisa menyimpan gabah, karena kebanyakan petaninya adalah penggarap, bukan pemilik, sehingga usai panen langsung dijual untuk menyewa tanah yang akan di garap berikutnya.
“Saya lebih setuju hasil panennya yang disubsidi, ketimbang pupuknya, agar subsidi tidak salah sasaran dan petaninya bisa subur.
” Misal hasil panen turun pemerintah menjamin harga tetap setabil dengan subsidi hasil panen kepada para petani, agar petani bisa menikmati hasil panen yang dapat mensejahterakan petani, inilah konsep ketahanan pangan, ” ujarnya.
Di tempat yang sama, Edi Suripno yang mewakili DPD PDIP Jawa Barat mengatakan, kehadirannya hanyalah bermaksud mendampingi atau mengawal, karena Syamsul adalah anggota DPRD dari fraksi PDIP sehingga pihaknya mengaku ingin memastikan pelaksanaan reses.
” Saya hanya tugas normatif saja, karena reses adalah merupakan kewajiban bagi beliau sebagai tanggung jawab moral politik kepada konsituen di dapilnya, untuk menginventarisir aspirasi untuk di bawa ke rapat DPRD sebagai usulan ” pungkas Edi Suripno.
Laporan:Sana
