Journal News.id // Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut, MUP memimpin Rapat Koordinasi Bersama Kepala Distrik dan Kepala Kampung se-Kabupaten Keerom tahun 2023, di Gedung Pramuka, Asyaman, Arso Swakarsa, Senin (21/8/23).
Dalam kegiatan tersebut, juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom Trisiwanda Indra N, S.PT, para kepala OPD, Para Kadistrik dan Kepala Kampung se-Kabupaten Keerom.
Pada kesempatannya, Bupati Keerom Piter Gusbager mengatakan bahwa rapat yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi APBK dan sinkronisasi program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Keerom.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita evaluasi APBK dimana harus sinkron dengan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Keerom, sekaligus mengevaluasi keterlambatan SPJ sejumlah Kampung yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana ADD Tahap I, juga sejumlah persoalan yang ada di sejumlah kampung” jelasnya.
Dikatakannya, saat ini Pemerintah Kabupaten Keerom fokus dalam menekan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Keerom.
“Stunting dan kemiskinan ekstrim dalam 2 tahun terakhir sudah turun hampir 1 persen karena peran serta semua pihak yang ada di Kabupaten Keerom,” imbuhnya.
Untuk itu, saya menegaskan kepada seluruh kepala kampung untuk dapat mengalokasikan anggaran APBK bagi Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna, Juru Malaria Desa dan semua yang berkaitan dengan penanggulangan stunting dan kemiskinan ektrim serta utamanya peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung.
Ia menambahkan, untuk anggaran desa tahun 2023 harus diatur dengan baik berdasarkan juknis yang ada, karena didapati masih banyak laporan APBK yang harus dievaluasi.
Lebih lanjut orang nomor 1 di Kabupaten Keerom itu berpesan agar seluruh masyarakat dan semua pihak menjaga Kamtibmas jelang Tahun Politik 2024.
“Keerom yang sudah damai, tentram dan harmonis harus dijaga bersama utamanya menjelang tahun demokrasi. Apapun dinamika yang terjadi nantinya harus bisa dipahami seluruh masyarakat guna menangkal hoaks (berita bohong) agar tidak berdampak pada keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Keerom,” tutupnya.
(@mrizul)
Komentar