Bandung, Adanya wacana Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi akan memberlakukan berbayar jalan di seluruh Provinsi Jawa Barat yang tersebar di tingkat Kota Kabupaten se Jawa Barat bila diajukan persetujuan Yth Bapak Haji Prabowo Subianto tolong pak Presiden jangan diteken atau jangan disetujui ya pak Wong jalan berbayar Toll sudah ada dan memberatkan masyarakat Indonesia selama ini… eeh yth pak Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat punya pikiran nyeleneh jalan Provinsi akan berbayar mosok beban masyarakat Jawa Barat yang sekarang ini sangking kejepit ditambah beban sih yth pak Gubernur tolong pak dipikir kaji ulang bisa bisa jangan dipaksakan pak”, ujar Profesor Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia (Assotion Of Young Indonesian Advocate) menjawab pertanyaan pata pemimpin Redaksi Media Cetak Onlen dalam luar negeri dikantornya markas pusat partai Koalisi rakyat Indonesia dibilangan cijantung jakarta 13/5/2025 via telepon selulernya.
Menghadapi kondisi alur ekonomi yang belum membaik dan dirasakan tambah berat oleh masyarakat kecil karena daya beli di semua pasar tradisional masih menurun.
Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media : Saat ini banyak dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok yang di rasakan masyarakat jawa barat sehingga beban ini meningkatkan stres pada masyarakat.
Masyarakat jawa barat mudah Drop sakit akibat beban stres yang tinggi.
Hasil pantauan media pada semua pasar tradisional masih tidak ada kemampuan yang baik daya beli masyarakat.
Jawa Barat butuh pemimpin yang cerdas. Bukan pemimpin yang menambah kesulitan masyarakatnya. Apalagi banyak tindakan dan peraturan yang tidak meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat jawa barat.
Jawa Barat butuh pemimpin yang memiliki kemauan besar meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat jawa barat.
Seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu keseimbangan dan ilmu tata negara. Juga semua keputusan seorang pemimpin harus di pertimbangkan apakah sudah manusiawi.
Tuntutan masyarakat jawa barat tidak banyak. Lapangan pekerjaan banyak. Cari uang mudah. Dapur ngebul. Anak sekolah. Wilayahnya aman.
Maka tidak terlalu berlebihan hak masyarakat jawa barat ini bisa diwujudkan oleh pemimpin jawa barat.
Profesor Dr Sutan Nasomal SH,MH meminta kepada Presiden RI untuk turunkan atau lengserkan para pemimpin daerah setingkat propinsi yang tidak perduli dengan masyarakatnya yang sedang merasakan kesulitan ekonomi. Padahal 70% para masyarakat yang memilih kepala daerah adalah orang susah atau tingkat perekonomiannya termasuk miskin (belum sejahtera).
Pertimbangan memutuskan mata pencaharian dan pekerjaan masyarakat kecil mudah bagi seorang pemimpin daerah. Dengan banyak alasan dan peraturan baru.
Dampaknya sangat luas masyarakat kecil kehilangan penghasilan. Banyak warung dan pasar tradisional sepi. Akibat orang tua tidak lagi punya penghasilan sehari hari maka anak anak pada putus sekolah. Banyak rumah tangga bisa berantakan karena tulang punggung di rumah tersebut tidak lagi bekerja. Bila jalan provinsi berbayar maka semua barang dan kebutuhan pokok masyarakat pasti naik lagi. Semakin memiskinkan masyarakat jawa barat.
Prof Sutan Nasomal : Presiden RI jangan membiarkan semua perbuatan kepala daerah yang menambah kesulitan kepada masyarakatnya dan tidak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
Sikap tegas Presiden RI yang tulus mencintai Rakyatnya di nantikan masyarakat Jawa Barat.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Assotion Of Young Indonesian Advocates) Pendiri/Pimpinan Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
