Prof Dr Sutan Nasomal Minta Presiden Jenderal Prabowo Tinjau Juklak Diperbankan Pemerintah Swasta Urgent !!!

Sabtu, 22 Februari 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengumumkan temuan investigasi mereka terkait dua kasus korupsi besar: skandal kredit fiktif di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Kedua kasus ini telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan, diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Skandal Kredit Fiktif BRI, KPK menemukan bukti kuat adanya kredit yang disetujui tanpa melalui proses verifikasi dan validasi yang semestinya. Modus yang digunakan meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi data, dan penyimpangan prosedur kredit. Sejumlah pejabat BRI dan pihak eksternal telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani proses hukum lebih lanjut. KPK mendesak BRI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan kontrol internalnya.

Penyalahgunaan Dana CSR Bank Indonesia: KPK juga tengah mengusut tuntas dugaan korupsi dana CSR BI yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Penyelidikan mengarah pada indikasi kuat bahwa dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan dan diduga disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk anggota Komisi XI DPR RI. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pejabat BI, OJK, dan tenaga ahli DPR, telah dilakukan untuk mengungkap aliran dana dan kemungkinan penyalahgunaan.

Tanggapan Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, pakar hukum mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas terhadap kedua skandal ini. Ia menekankan perlunya bersih-bersih di BUMN, reformasi manajemen perbankan (baik swasta maupun BUMN), revisi regulasi, dan penataan manajemen bank daerah yang lebih ketat. Prof. Nasomal menyebut keterlibatan pejabat bank negara dengan pihak swasta sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan negara secara signifikan.

Sejauh ini Seruan KPK, menyerukan kepada masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Lembaga antirasuah ini berkomitmen untuk mengusut tuntas kedua kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor perbankan.// Narasumber Prof Dr Sutan Nasomal

Berita Terkait

Diskominfo Kabupaten Cirebon Perkuat Tata Kelola Data Desa di Kecamatan Kedawung
Pemkab Bogor Antisipasi Kekeringan, Perkuat Kesiapsiagaan Sebelum Darurat.
Polisi Kawal Mediasi Warga dan PT Arunika, Sejumlah Tuntutan Masih Dibahas
PROYEK RS MITRA SIAGA BALAPULANG DIHENTIKAN SEMENTARA, REE’ GERHANA INDONESIA: “DLH SUDAH BUKA KARTU, SEKARANG PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN DPMPTSP”
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Dorong Anggaran 2027 Fokus Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan.
DKPP Kabupaten Cirebon Dorong Konsumsi Ikan Lewat Bazar dan Gemarikan
TMMD Sengkuyung Tahap III 2026 Resmi Dibuka, Sinergi TNI-Polri dan Pemda Percepat Pembangunan Desa di Wonopringgo
KS LAW FIRM Resmi Buka Layanan Bantuan Hukum untuk Warga Cianjur

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 22:39

Diskominfo Kabupaten Cirebon Perkuat Tata Kelola Data Desa di Kecamatan Kedawung

Selasa, 21 Juli 2026 - 17:22

Pemkab Bogor Antisipasi Kekeringan, Perkuat Kesiapsiagaan Sebelum Darurat.

Senin, 20 Juli 2026 - 13:52

Polisi Kawal Mediasi Warga dan PT Arunika, Sejumlah Tuntutan Masih Dibahas

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:19

PROYEK RS MITRA SIAGA BALAPULANG DIHENTIKAN SEMENTARA, REE’ GERHANA INDONESIA: “DLH SUDAH BUKA KARTU, SEKARANG PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN DPMPTSP”

Jumat, 17 Juli 2026 - 22:49

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Dorong Anggaran 2027 Fokus Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan.

Berita Terbaru

Daerah

Kamis, 23 Jul 2026 - 11:31