Lapor pak presiden ! pupuk di kabupaten sampang dipersulit banyak petani menjerit. ‎ ‎

- Penulis

Senin, 8 Desember 2025 - 06:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

‎Sampang | Kelangkaan pupuk bersubsidi di Dusun Kampadeng, Desa Matupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, terus memicu keluhan para petani. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan peningkatan kesejahteraan petani.



‎Dalam dua pekan terakhir, sejumlah petani mengaku kesulitan memperoleh pupuk meski masa tanam sudah berjalan. Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa sebagian petani bahkan terpaksa menunda pengolahan lahan karena ketersediaan pupuk yang terbatas.


‎Salah satu petani berinisial HS juga mengungkapkan bahwa proses pembelian pupuk tidak berjalan lancar sejak beberapa tahun terakhir. Meskipun petani telah menyetorkan data RDKK, mereka masih menghadapi kesulitan ketika akan mendapatkan pupuk di kios.


‎Keluhan tersebut diperkuat oleh pernyataan warga lainnya, saat mendatangi kios pupuk di Camplong mereka diminta melakukan pendaftaran ulang. Setelah melakukan pendaftaran ulang, petani diberi tahu bahwa mereka baru bisa mendapatkan pupuk pada tahun depan.



‎“Padahal kami butuh sekarang untuk musim tanam,” ujar seorang warga.

‎Para petani menduga kelangkaan terjadi akibat distribusi yang belum merata, kuota yang tidak sesuai kebutuhan lapangan, serta kurangnya informasi mengenai alokasi pupuk. Kondisi ini membuat petani tidak mengetahui secara pasti kapan pupuk tersedia dan bagaimana mekanisme pembeliannya.



‎LKPK Sampang: Sosialisasi dan Mekanisme Distribusi Harus Diperjelas



‎Ketua Lembaga komunitas Pengawasan Korupsi (LKPK) Kabupaten Sampang, H. Suja’i, turut menyoroti kerumitan mekanisme yang dialami petani. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah serta pihak terkait perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka.



‎“Petani harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme, kuota, dan jadwal penyaluran pupuk. Jika mereka sudah daftar dan masih diminta daftar ulang, tentu ini perlu diluruskan,” ujar H. Suja’i.



‎Ia menambahkan bahwa sosialisasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman serta memastikan petani tidak dirugikan, terutama menjelang musim tanam.



‎Petani Minta Pemerintah Turun Mengecek

‎Warga berharap Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, distributor pupuk, serta kios resmi segera memberikan klarifikasi dan melakukan sidak ke lapangan untuk memastikan penyaluran pupuk sesuai ketentuan.



‎“Kalau pupuk terus langka begini, kami tidak bisa tanam tepat waktu. Pemerintah harus turun langsung,” kata salah satu petani.



‎Masyarakat Matupat juga mendesak agar laporan kelangkaan pupuk segera ditindaklanjuti untuk mencegah risiko gagal tanam yang dapat berdampak luas pada pendapatan petani.(ahd)

Berita Terkait

Bupati Cianjur Resmikan Kantor Baru Dinkes, Minta Kepala Puskesmas Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
KEPALA DESA GANTI DILAPORKAN KE POLISI TERKAIT PENGRUSAKAN DAN PEMBAKARAN PAGAR PEKARANGAN WARGA
KS LAW FIRM Resmi Buka Layanan Bantuan Hukum untuk Warga Cianjur
PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026.
KS LAW FIRM & PARTNER Buka Layanan Bantuan Hukum Pidana dan Perdata, Konsultasi Gratis via WhatsApp
Sidang Ketiga Kasus Labu Viral di Cianjur, Jawaban Jaksa Ditolak Hakim
Sulit Ditemui, Pejabat Satpol PP Cianjur Jadi Sorotan, Kusnandar Ali: Jangan Jadikan Rapat Alasan Menghindar
“Cianjur 2029: Bukan Tentang Siapa Pewarisnya, Tetapi Siapa yang Siap Menjadi Perintis Perubahan – Kusnandar Ali”
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 07:43 WIB

Bupati Cianjur Resmikan Kantor Baru Dinkes, Minta Kepala Puskesmas Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

Kamis, 16 Juli 2026 - 12:59 WIB

KEPALA DESA GANTI DILAPORKAN KE POLISI TERKAIT PENGRUSAKAN DAN PEMBAKARAN PAGAR PEKARANGAN WARGA

Rabu, 15 Juli 2026 - 14:21 WIB

KS LAW FIRM Resmi Buka Layanan Bantuan Hukum untuk Warga Cianjur

Sabtu, 11 Juli 2026 - 12:00 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026.

Kamis, 2 Juli 2026 - 19:19 WIB

KS LAW FIRM & PARTNER Buka Layanan Bantuan Hukum Pidana dan Perdata, Konsultasi Gratis via WhatsApp

Berita Terbaru