Sentani (JournalNews.id) – Terkait Penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada Selasa (10/1/2023) siang, memunculkan keprihatinan Dewan Gereja Papua.
Pasalnya penangkapan Gubernur Lukas Enembe dikhwatirkan menghambat proses Jeda Kemanusiaan yang sementara saat ini sedang diupayakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bersama Dewan Gereja Papua.
Menurut Presiden GIDI (Gereja Injili Di Indonesia) Dorman Wandikbo, penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe ini bermuatan politis dan dapat mengakibatkan adanya aksi protes masyarakat yang berujung pada tergangunya Kamtibmas dan Proses Jeda Kemanusiaan.
Pernyataan itu disampaikan Wandikbo, saat menggelar jumpa pers pernyataan Dewan Gereja Papua, Selasa (10/1) bertempat di Kantor Badan Pimpinan Pusat GIDI di Sentani.
Pernyataan Sikap DGP dituangkan melalui Surat Gembala yang diberikan kepada sejumlah awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Pernyataannya Dewan Gereja menilai, penangkapan Gubernur Lukas Enembe berindikasi muatan politis dan upaya kriminalisasi Negara Kepada Orang Papua.
“Secara tertulis seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa penangkapan bapa Lukas Enembe adalah bagian dari kriminalisasi kepada Orang Papua dan intimidasi kepada Orang Papua, yang mematikan poiltik Orang papua. Ini adalah sangat tidak bijaksana dan tidak manusiawi lagi,” ungkap Presiden GIDI Dorman Wandikbo.
Ia mengaku telah mendengarkan Program Panglima TNI dan juga telah disampaikan oleh Pangdam Cenderawasih, bahwa tahun 2023 adalah program untuk Jeda Kemanusiaan, sehingga pihak DGP mendorong agar kasus Lukas Enembe menjadi prasyarat tercapainya program tersebut.
“Karena itu kami Dewan Gereja Papua sebelum penangkapan ini kami sudah sampaikan kepada pihak terkait untuk menghentikan kasus disangkakan korupsi oleh bapa Lukas Enembe,” katanya.
Menurut Wandikbo, ada beberapa alasan pihaknya menolak penangkapan Lukas Enembe, yaitu apa yang disampaikan oleh KPK adalah bukan merugikan negara tetapi itu adalah uang pribadi.
“Kemudian apa yang bapa Presiden Jokowi bisa berikan sebagai penghargaan kepada bapa Lukas enembe hari ini? yaitu Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua, sebagai simbol Orang Papua, tetapi beliau sedang sakit permanen. Dalam kesakitan permanen, beliau bisa mensukseskan agenda nasional yaitu PON dan Peparnas yang sukses di Papua,” ucapnya.
Berikutnya, kata Wandikno yaitu Kantor Gubernur dan dan juga beberapa gedung yang sudah dibangun selama masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe.
“Ini sekaligus membuktikan, walaupun beliau disangkakan korupsi dan sakit, tapi ini loh yang saya bisa buat dan saya lakukan dan beliau tunjukkan untuk itu,” tegas Dorman Wandikbo.
Karena itu Dewan Gereja Papua bertanya kepada Presiden Jokowi, apa hadiah yang bisa diberikan kepada Gubernur Lukas Enembe? Mengingat juga Lukas Enembe adalah pendukung Presiden Jokowi selama dua periode.
“Harapan kami Dewan Gereja Papua yang terakhir adalah Gubernur Lukas Enembe harus pulang kembali ke Tanah Papua dan harus pulang sehat, karena kalau tidak itu akan lain masalah,” pungkasnya.
Dorman juga menegaskan jika ide untuk melakukan Jeda Kemanusiaan terkait masih adanya konflik di Papua terindikasi akan gagal karena adanya penangkapan ini, yang justru akan menciptakan konflik baru dan menghambat upaya Jeda Kemanusiaan.
Sehingga melalui kesempatan ini Dewan Gereja Papua meminta keseriusan pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi Orang Papua serta keseriusan mengakhiri konflik di Tanah Papua, karena disinyalir ada pihak-pihak di Pemerintahan Pusat yang sengaja menciptakan situasi seperti ini terus berlangsung di Papua
Dalam kesempatan ini dorman juga meminta seluruh masyarakat ataupun jemaat untuk mewaspadai kondisi dinamika lingkungan agar tidak terjebak dalam mendukung pihak-pihak yang tidak menginginkan Papua aman dan damai. (RZR)
Komentar