Probolinggo,- LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak Jatim ) dalam keterangan Pers nya di Sekretariat Jln. Trunorejo desa menyono kecamatan kuripan,Kabupaten Probolinggo,Jawa Timur, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Jawa Timur untuk mengaudit laporan penggunaan Dana Desa di Desa sapikerep kecamatan Sukapura Kabupaten probolinggo mulai tahun 2021 sampai 2023.
Hal ini disampaikan mengingat banyaknya laporan masyarakat yang masuk atas dugaan penyimpangan di lapangan.yang di duga tidak sesuai dengan fakta baik yang di alokasikan untuk fisik maupun nonfisik.ujar ketua LSM Tamperak jawa timur Sudarsono.
Sudarsono yang didampingi oleh , M.syaifullah SH Biro Pengawasan Dana Desa mengatakan, bahwa berbagai penyimpangan yang ada diantaranya tidak adanya transparansi kepada masyarakat artinya, ada sesuatu hal yg ditutup-tutupi hal lainnya, yakni dugaan stempel palsu serta dugaan pemalsuan tanda tangan para RW, tanda tangan daftar hadir dalam segala bentuk rapat dan BPD dan juga laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang diduga banyak yang fiktif, terkesan kamuflase hanya menghabiskan anggaran,”tuturnya.
Seperti diketahui, bahwasannya Presiden Jokowi telah menekankan agar masyarakat mengawal Dana Desa, mengingat anggaran yang dikucurkan sangat besar dan rentan diselewengkan.
“Langkah kami dalam waktu dekat akan mendesak BPK RI Perwakilan Jawa timur untuk memeriksa semua LPJ Dana Desa dalam upaya menekan Kepala Desa sapikerep kecamatan sukapura agar transparan dan akuntable,” jika nantinya di temukan hal hal yang merugikan negara kami akan memibta kepada APH agar segera memproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku,”pungkas sudarsono.(ahd)
