Sidang Kasus Pengrusakan Lahan HGU Lima Petani Warga Cipanas Cianjur, Kuasa Hukum Bilang Hal Ini

Selasa, 9 Januari 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang kasus laporan pengrusakan 5 orang petani warga Batulawang, Cipanas, di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur. (Foto: Istimewa)

Sidang kasus laporan pengrusakan 5 orang petani warga Batulawang, Cipanas, di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur. (Foto: Istimewa)

JOURNAL NEWS  – Soal kasus pelaporan pengrusakan lima orang petani (penggarap) lahan HGU warga Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur berlanjut sidang.

Kuasa hukum petani penggarap warga Batulawang, Dinalara Dermawati mengatakan seyogyanya tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap esepsi yang diajukan, karena minggu lalu mengajukan hal itu.

“Pasalnya esepsi ini menurut kami sangat layak untuk dikabulkan,” jelasnya saat dikonfirmasi awak media, usia sidang di luar depan ruangan Tirta Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Cianjur, Selasa (9/1/2024) siang.

Mengingat, masih ditegaskan Lara, apa yang dilakukan oleh JPU itu suatu dugaan pelanggaran terhadap peraturan di dalam KUHP. Nah! Di mana dakwaan itu kalaupun akan terjadi perubahan itu 7 hari sebelum disidak sudah diberitahukan.

“Ini yang terjadi adalah dakwaan diterima oleh para terdakwa di Lapas Cianjur pada saat sidang pertama berbeda,” jelasnya.

Lebih lanjut kuasa hukum terdakwa membeberkan artinya yang dibacakan berbeda oleh JPU. Dan, isi dakwah menurutnya itu benar-benar ada patut diduga menghilangkan satu fakta.

“Fakta soal permasalahan saat ini karena didakwakan pertama mengucapkan bahwa HGU pelapor sudah habis,” ujar Lara.

Sambungnya, didakwakan baru tidak berbicara HGU seolah-olah patut diduga mengabulkan HGU tersebut. Artinya, hanya murni pengrusakan. Padahal kalau dilihat pengrusakan apa yang dirusak, di mana? Lalu milik siapa, kan ini kalau klier milik siapa tanah itu pihaknya kira bukan pengrusakan.

“Makanya dakwah itu atau yang dibacakan JPU berbeda dengan yang diterima oleh para terdakwa,” terang Lara.

Hal sama diutarakan Lara, menurut aturan seandainya terjadi perubahan. Nah! Itu harus dilakukan dan sudah diterima oleh para terdakwa 7 hari sebelum penentuan hari sidang.

Kuasa hukum terdakwa menambahkan ini di hari sidang terjadi. Dan, itu sebenarnya JPU tidak punya inisiatif memberitahu adanya perubahan.

“Tapi karena penasehat hukum terdakwa melihat pada saat itu membacakan kita mendengar bahwa dakwaan berbeda dengan yang dipegang.

“Nah! Sehingga kita keberatan kepada Majelis Hakim, bahwa dakwaan yang dipegang itu dibacakan oleh JPU, ini yang menurut kami salah satu alasan kenapa kita esepsi. Dan, kalau menurut aturan akibatnya dakwaan tersebut batal demi hukum. Sehingga para tahanan itu harus dikeluarkan (KUHP), ” tutup Lara.

Sementara itu, namun sayangnya saat dikonfirmasi awak media pihak JPU melalui Humas Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Cianjur tidak bisa ditemui atau dihubungi soal kasus pengrusakan lima orang petani (penggarap) lahan HGU warga Batulawang, Kecamatan Cipanas yang dilaporkan saat ini.

“Humas PN lagi ada musibah kecelakaan jadi tidak bisa untuk menjelaskan hal ini,” ucap salah seorang Satpam PN Kabupaten Cianjur.

Diketahui lima orang petani penggarap lahan HGU (terdakwa) yang dilaporkan diantaranya yaitu SI (53), SN (43), RA (38), DI (45), dan terakhir SI (37), semuanya merupakan warga Desa Batulawang dan Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. (Sep/Red)

Berita Terkait

Kakek 82 Tahun di Pekalongan Ditemukan Meninggal di Kebun Singkong Usai 2 Hari Hilang
Diduga blm dilelang MOBDin operasional Suzuki APV Warna Hitam” Jadi milik Pribadi mantan pegawai sekwan Dprd lahat
Kontraktor CV.LGM diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Lahat 6,3 Milyar
Peredaran Miras Diduga Ilegal terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas berjualan, Kinerja APH dipertaruhkan
Penjualan Miras terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas,Kinerja APH dipertaruhkan
Dipersoalkan: Pengadaan Absensi Fingerprint APH minta Tindaklanjuti temuan..
Anggaran Satpol PP Lahat 2025 Miliaran Jadi Sorotan Aktivis
Blokir Nomor Wartawan Saat Dikonfirmasi soal Anggaran,Kepala Perpustakaan Lahat Minta Bupati Lahat Copot

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 09:33

Kakek 82 Tahun di Pekalongan Ditemukan Meninggal di Kebun Singkong Usai 2 Hari Hilang

Selasa, 15 September 2026 - 07:41

Diduga blm dilelang MOBDin operasional Suzuki APV Warna Hitam” Jadi milik Pribadi mantan pegawai sekwan Dprd lahat

Senin, 14 September 2026 - 18:31

Kontraktor CV.LGM diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Lahat 6,3 Milyar

Kamis, 10 September 2026 - 08:48

Peredaran Miras Diduga Ilegal terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas berjualan, Kinerja APH dipertaruhkan

Rabu, 9 September 2026 - 09:20

Penjualan Miras terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas,Kinerja APH dipertaruhkan

Berita Terbaru