LSM GARABS Memenuhi Panggilan Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim Sebagai Pelapor

Rabu, 24 September 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bangkalan, – Wakil Ketua LSM GARABS (Gerakan Masyarakat Bangkalan Sejahtera), Hasan, memenuhi panggilan dari Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim terkait laporan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

‎

‎Dalam kasus seperti ini, LSM GARABS berperan sebagai pengawas dan pelapor untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.

‎

‎Polda Jatim sebagai lembaga penegak hukum akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan laporan tersebut.

‎

‎Dalam proses hukum, pemanggilan saksi atau pelapor seperti Hasan penting untuk memberikan keterangan yang akurat dan faktual guna mendukung proses penyidikan. Polda Jatim sebagai lembaga penegak hukum memiliki wewenang untuk memanggil siapa saja yang memiliki informasi terkait kasus yang sedang ditangani.

‎

‎“Kami penuhi panggilan penyidik Tipidter Polda Jatim untuk melengkapi dokumen bukti-bukti yang kuat dan akurat mengenai kasus pencemaran lingkungan, seperti foto dan video,“ ujar Hasan pada media ini, Selasa (23/09/2025) siang.

‎

‎Menurut Hasan, pencemaran lingkungan pembuangan sampah yang berlokasi di Desa Pacentan, Kecamatan Tanah Merah tersebut bisa berdampak langsung pada air warga dan kesehatan.

‎

‎Dijelaskan oleh Wakil Ketua LSM GARABS bahwa secara hukum dugaan pembuangan limbah cair tanpa izin dan pengolahan sesuai ketentuan melanggar Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp.3 miliar.

‎

‎“Jika terbukti pencemaran tersebut menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan dan lingkungan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 98 dan 99 UU PPLH, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp.10 miliar,“ kata Hasan.

‎

‎Lebih lanjut, apabila pencemaran ini terjadi karena kelalaian institusi atau pengelolanya, sanksi juga bisa dikenakan terhadap korporasi berdasarkan Pasal 116 UU PPLH.

‎

‎“Saat saya di Sidik (BAP, red), pihak Penyidik Tipidter Polda Jatim mengatakan selain pencemaran lingkungan juga diduga ada unsur tindak pidana korupsi dan Penyidik dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Dinas dan Kabid Lingkungan Hidup Bangkalan,“ kata Hasan saat menirukan bahasa dari Penyidik Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim.(atr)

Berita Terkait

KANTOR BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum Cianjur, KS LAW FIRM & PARTNER Buka Layanan Pendampingan Perdata dan Pidana dengan Konsultasi Gratis
Ketua DPD-PDIP Sumsel H.Devi Suhartoni mendoakan Adinda Ameng Sebagai Kader PDIP Yang Dirawat di RSUD Lahat Segera Cepat Sembuh
Kabel Telkom Semrawut di Cilaku Cianjur Disorot, Kusnandar: Jangan Tunggu Ada Korban!
DPC-AWDI Lahat Pertanyakan Transparansi & Realisasi Dana BOK,DAU Puskesmas Merapi II Kabupaten Lahat, Anggaran Rp.2.590.939.724,00 Miliar Harus Terbuka ke Publik
Publikasi Kinerja Satpol PP Kab.Bogor Perkuat Penegakan Dan Perkada, Serta Penanganan Gangguan Trantibum.
Lokakarya Gekbrong Soroti Aksi Nyata Mahasiswa KKN Unsurya
Tantan Sulton Terpilih Sebagai Ketua PWI Jawa Barat.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 20:51

KANTOR BANTUAN HUKUM

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:54

Bantuan Hukum Cianjur, KS LAW FIRM & PARTNER Buka Layanan Pendampingan Perdata dan Pidana dengan Konsultasi Gratis

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:14

Ketua DPD-PDIP Sumsel H.Devi Suhartoni mendoakan Adinda Ameng Sebagai Kader PDIP Yang Dirawat di RSUD Lahat Segera Cepat Sembuh

Minggu, 25 Oktober 2026 - 16:07

Kabel Telkom Semrawut di Cilaku Cianjur Disorot, Kusnandar: Jangan Tunggu Ada Korban!

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:10

DPC-AWDI Lahat Pertanyakan Transparansi & Realisasi Dana BOK,DAU Puskesmas Merapi II Kabupaten Lahat, Anggaran Rp.2.590.939.724,00 Miliar Harus Terbuka ke Publik

Berita Terbaru