Journalnews.id // Kasus Jual Beli Proyek Bodong Yang melibatkan oknum ASN dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagaralam, Akhirnya mencuat ke publik Salah satu oknum ASN Inisial FJ melakukan penipuan terhadap salah satu pihak kontraktor dengan menawarkan proyek-proyek fiktif yang sudah disertai dengan dokumen pendukung seperti RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar proyek.
Ketua harian LIDIKKRIMSUS RI Rodhi Irfanto,SH saat dimintai tanggapannya Journalnews kamis (4/9/2025) kontraktor yang terlibat, proyek yang dijanjikan sudah melalui tahap survei lokasi dan telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang terlihat sah, seperti RAB dan gambar teknis proyek. Namun, proyek yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.bisa dipidanakan ini modus penipuan dan penggelapan oleh oknum ASN ia menjanjikan kepada kontraktor bisa juga suap (gratifikasi) ada nilai nominalnya berupa uang, dapat dikenakan pasal undang undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi,
Apalagi ada sudah kesepakatan adanya setor uang DP 65 juta, proyek itu tidak ada,β bisa juga dikenakan penipuan dan penggelapan ungkap ” Rodhi
“jual beli proyek” sangat tepat dikategorikan sebagai gratifikasi atau suap, dan ini merupakan tindakan yang ilegal dan tidak etis. Hal ini karena proyek seharusnya diberikan berdasarkan kriteria yang transparan dan berdasarkan kompetensi, bukan kepada pihak yang mampu membayar, sehingga praktik ini merusak integritas proses tender dan dapat menurunkan kualitas proyek serta mendorong praktik korupsi.
Mengapa “Jual Beli Proyek” adalah Gratifikasi/Suap?
Ketidakadilan:
Proyek seharusnya diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan tender yang adil dan transparan, bukan kepada yang membayar “mahar” atau “biaya” agar mendapatkan proyek.
Penyalahgunaan Jabatan:
Pihak yang menerima pembayaran untuk memberikan proyek adalah bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan.
Merusak Kualitas Proyek:
Untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan, pemborong mungkin akan mengurangi kualitas material atau pengerjaan proyek, yang berdampak pada penurunan kualitas proyek secara keseluruhan.
Mendorong Korupsi:
Praktik ini membuka pintu bagi praktik korupsi dan tindakan ilegal lainnya, karena menciptakan sistem yang tidak lagi berdasarkan kejujuran dan kebenaran.
Konsekuensi Hukum
Tindakan jual beli proyek dapat dijerat dengan hukum anti-korupsi dan gratifikasi, karena merupakan bentuk suap yang merusak sistem pengadaan barang dan jasa.
Oleh karena itu, sangat disarankan agar pemborong mencari cara yang normal, aman, dan etis untuk mendapatkan proyek tanpa harus melalui praktik “jual beli” yang ilegal.
Sementara itu salah satu kontraktor yang namanya minta dirahasiakan sdr, FJ ia berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada salah satu kontraktor yang merasa dirugikan , yang
lebih parah lagi sampai saat ini oknum ASN Dinas Pendidikan tersebut belum juga mengembalikan uang kepada kontraktor yang dirugikan. terang sumber kepada Journal news
Terpisah Journal news mencoba mengklarifikasi kepada oknum ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan Kota Pagaralam Belum ada tanggapan resmi atau klarifikasi dari FJ terkait dugaan jual beli Proyek tersebut. Atas tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Sementara itu, kasus ini menambah catatan buruk di lingkungan pemerintah Kota Pagaralam terkait dugaan praktik jual beli proyek bodong yang kerap merugikan kontraktor
” Pihak Dinas Pendidikan Kota Pagaralam juga belum memberikan keterangan resmi mengenai kasus yang melibatkan anggota ASN bernama, FJ dalam instansi tersebut. Namun diharapkan kasus ini menjadi perhatian serius agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan Kota πΏππππππππ.*π±πππππππππ
Jurnalis :Frengki.as/
Korwil Sumsel
