Media Group
Journal news.id
SUMSEL – Ketua Harian LIDIKKRIMSUS RI (Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi Kriminal Khusus Republik Indonesia) Rodhi Irfanto.SH angkat bicara terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lahat tahun 2023, sudah ketahap penyidikan berdasarkan Sprindik penyidikan (Sprindik) Nomor: PRINT-883A/L.6.14/Fd.1/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 serta Penetapan dari Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 87/Pid.B.Geledah/ 2025/PN Lht tanggal 03 Juni 2025.
Rodhi mempertanyakan dalam Penyidikan pihak Kejari Lahat perkara korupsi dana hibah KONI Lahat tahun 2023 Diduga merugikan negara miliaran rupiah dari hasil temuan BPK RI 1,7 M namun satupun belum ada ditetapkan tersangka saya juga memberikan apresiasi dukungan kepada penyidik Kejari Lahat agar kasus ini segera dibuka secara transparan dan akuntabel biar publik tidak bertanya tanya,
” Kok masih menunggu PKN (Perhitungan Kerugian Negara) kan sudah jelas temuan BPK RI Rp 1,7 Milyar jangan sampai publik tidak percaya lagi kinerja jaksa dan Kami dari Lidikkrimsus RI akan mengawal terus sejauh mana perkembangan kasus ini dimana mana dana hibah KONI banyak masalah baik’ didaerah lain seperti di Jawa, Sumatera Selatan ini preseden buruk bagi dunia olahraga kasus hibah KONI.pihak penyidik yang sudah mempunyai 2 alat bukti serta pihak penyidik juga melakukan penggeledahan di 2 Tempat yaitu ruang Kepala Dispora Lahat serta Kantor KONI Lahat barang bukti yang dibawa 5 unit laptop dan 14 orang saksi sudah diperiksa untuk melengkapi alat bukti penetapan tersangka kata ” Irfanto
Publik jelas menanti keseriusan pihak penyidik Kejari Lahat dalam penanganan korupsi dana hibah KONI Lahat tahun 2023, namun belum ada yang ditetapkan tersangka ada apa?
Jaksa Agung dengan tegas menekankan pentingnya memulai pemberantasan korupsi dari diri sendiri dan dari kepemimpinan yang bersih.
Ia juga mengingatkan agar para pimpinan di kejaksaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, memberikan contoh integritas dan keteladanan bagi anak buahnya. Jika pimpinan bersih, anak buah akan takut melakukan perbuatan tercela, namun jika pimpinan korup, anak buah bisa menjadi perampok.
Selain itu, Jaksa Agung juga meminta anak buahnya untuk mengoptimalkan fungsi pemberantasan korupsi dan memperbaiki sistem penindakan tindak pidana korupsi.
Berikut poin-poin penting dari arahan Jaksa Agung terkait pemberantasan korupsi Pemberantasan korupsi dimulai dari diri sendiri dan pimpinan yang bersih. Integritas pimpinan adalah kunci. Pimpinan yang bersih akan memberikan contoh dan membuat anak buah takut melakukan korupsi.
Optimalkan fungsi pemberantasan korupsi. Jangan hanya fokus pada penindakan, tetapi juga perbaiki sistem penindakan.
Perbaiki sistem penindakan. Setelah menindak kasus korupsi, segera perbaiki sistem agar celah korupsi tertutup.
Gunakan anggaran negara dengan baik. Pertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Terapkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan pelayanan yang baik. Ini adalah langkah-langkah preventif untuk mencegah korupsi.
Lakukan pemulihan kerugian negara. Fokus pada penelusuran dan perampasan aset hasil korupsi.
Tingkatkan sinergi antar instansi. Jalin kerja sama dengan instansi lain, khususnya Forkompinda untuk mencegah dan memberantas korupsi di daerah.” (Fr.45)
