SURABAYA – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) merekapitulasi celah praktik korupsi di lingkungan sekolah. Diketahui, anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi sasaran empuk untuk bancakan oknum guru maupun kepala sekolah. Selama tahun ini, banyak ditemukan fenomena penyelewengan dana sekolah.
Selama melakukan investigasi APMP Jatim selama dua tahun terakhir ini, banyak ditemukan fenomena penyelewengan dana BOS dan BPOPP Bahkan bukan hanya dana BOS melainkan juga masih banyaknya pungutan liar (pungli) yang terjadi di lembaga SMA/SMK di Jawa timur meliputi 29 Kabupaten 9 Kota kuat dugaannya.
Menurut Acek Kusuma selaku Ketua APMP Jatim mengungkapkan, seharusnya bukan karakter peserta didik yang perlu dibenahi, tapi gurunya yang bermasalah. Ia juga menuturkan ikhwal kasus penyelewengan dana BOS kerap melibatkan oknum petinggi di sekolah seperti Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan sejajarnya dengan melibatkan oknum Komite sebagai kepanjangan tangannya pun juga kuat dugaannya mengalir ke Kacabdin dan Kadindik kira kira demikian.
“Selama kami (APMP Jatim) melakukan investigasi ikhawal dugaan penyelewengan dana BOS yang tidak sesuai dengan RKAS bahkan syarat manipulatif dalam laporan pertanggung jawabannya. Dalam konteks dana BOS menjadi sektor empuk untuk dana bancakan, seperti mark up, laporan fiktif, keperluan pribadi, setor uang administrasi, mark up jumlah siswa, serta kesepakatan gelap,” ucap Acek saat ditemui di Hotel Elmi Surabaya, Kamis (09/03/2023).
“Kami telah melakukan audiensi dan aksi demonstrasi terhadap dinas pendidikan provinsi Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas di Surabaya. Akhirnya APMP Jatim sepakat akan melakukan konsolidasi Akbar yang bertujuan menyikapi persoalan kondisi Jatim sekarang ini sedang tidak baik-baik saja,” sambungnya.
Selain itu, Acek juga mengatakan, dimana kasus korupsi yang menimpa anggota DPR, sekaligus dugaan kuat keterlibatan OPD dan ini menjadi PR besar bagi teman-teman Stakeholder di APMP Jatim
“Atas hasil konsolidasi Akbar ini, sepakat akan melakukan aksi demonstrasi secara masif sekaligus dengan LSM lainnya untuk meluruk dinas pendidikan provinsi Jawa Timur menyoal terkait dengan dugaan keterlibatan Wachid selaku kepala dinas dan dugaan pungli yang dilakukan beberapa lembaga sekolahan yang ada di Jawa Timur,” katanya.
“Kami sudah melakukan investigasi ini kalau sampel-sampelnya yakni Surabaya, Lamongan, Tuban, Gresik dan Sidoarjo, bahwa hasil dari investigasi bukan hanya dana BOS saja melainkan persoalan dana hibah yang carut marut akan tetapi persoalan dana anggaran APBD provinsi Jawa Timur yang sudah dialokasikan oleh Gubernur. Sementara sumber APBD Jatim ini jumlahnya sangat fantastis yang dialokasikan untuk pendidikan, karena BPOPP ini bersumber dari APBD Jatim sementara BOS bersumber dari APBN nyatanya sekolah secara masif melakukan hal itu,” tegas Acek pada media ini.
Acek juga mendukung penuh terhadap lembaga Anti rasuah/KPK untuk sgera menangkap oknum-oknum yang di duga terlibat kasus dugaan korupsi ditubuh lembaga pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa timur.(ahd)
Komentar