JOURNAL NEWS, CIANJUR – Di tengah berlangsungnya Rapat Paripurna Istimewa, di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, pada peringatan Hari Jadi Cianjur ke-346 tahun 2023. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Cianjur, melakukan aksi unjuk rasa. Rabu, (12/07/2023).
Para peserta aksi unjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, melakukan long march dari halaman depan pendopo pemda Cianjur, menuju halaman depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Cianjur, yang tentunya mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.
Terlihat sejumlah aparat kepolisian dari satuan Dalmas Polres Cianjur, disiagakan di pintu gerbang DPRD Cianjur, untuk menjaga ketertiban para peserta unjuk rasa, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan apalagi sampai mengganggu proses rapat paripurna yang sedang berlangsung.
Setibanya di depan Gedung DPRD Cianjur, massa dari Mahasiswa itu bergantian menyampaikan orasinya. Dimana mereka menuntut Bupati Cianjur, Herman Suherman untuk menyelesaikan beberapa persoalan sosial yang ada di Kabupaten Cianjur.
“Kami meminta kejelasan lima program Bupati Cianjur, yang sudah dijanjikan kepada masyarakat, pada saat kampanye waktu Pilkada yang lalu, jangan sampai program tersebut hanya bohong semata,” ucap Ketua HMI Cabang Cianjur, Annida di sela aksi unras berlangsung.
Selain itu, kami dari HMI Cianjur, juga menuntut agar pemerintah Cianjur di bawah kepemimpinan Bupati Herman, segera merealisasikan lima program kerja Bupati, di antaranya program 1.000 kilometer jalan beton, Cianjur Caang, 10 ribu UMKM, 1.000 kobong (pesantren,red) dan 1.000 hektare lahan pertanian. Tegas Annida.
“Sejak Bupati dilantik hingga berjalannya roda pemerintahan, semua program belum terlihat adanya progres. Ditambah lagi, terkait dengan penanganan pasca gempa bumi yang kondisinya semrawut, terutama pada proses pencairan bantuan stimulan” terangnya.
“Jika tidak segera direalisasikan akan tuntutan kami, maka kami dari HMI Cianjur akan tetap bertahan disini, hingga tuntutan dikabulkan Bupati Cianjur, serta akan terus mendesak pemerintah daerah guna memperbaiki seluruh sistem kebijakan”, pungkasnya
(FULL)
