Prabu, Lombok Tengah – Proyek pemasangan tiang beton di jalur wisata Kuta Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi sorotan setelah sejumlah tiang dilaporkan miring dan terancam tumbang. Dugaan kuat muncul bahwa pemasangan tiang beton ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PLN.
Menurut Nasrudin, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat Indonesia (GMPRI) Lombok Tengah, masalah ini sangat disayangkan mengingat proyek tersebut didanai oleh uang negara. “Tiang beton yang baru dipasang belum genap satu bulan sudah miring dan hampir tumbang. Ini sangat mengecewakan karena proyek ini terkesan dikerjakan asal-asalan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya dalam rilis yang disampaikan melalui WhatsApp kepada wartawan, Sabtu (17/11/2025).
Nasrudin mengungkapkan bahwa ia telah memberikan peringatan kepada seorang pengawas proyek terkait potensi masalah ini. “Saya sudah menyampaikan kekhawatiran ini kepada pengawas proyek, namun hanya dijawab akan disampaikan ke atasannya. Kenyataannya, itu hanya sebatas percakapan saja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nasrudin menyoroti berbagai persoalan yang melibatkan PLN di Lombok Tengah, termasuk proses hukum terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang saat ini sedang dalam pengawasan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. “Sekarang muncul lagi masalah tiang beton yang baru ditanam tapi sudah mau tumbang. Saya menduga penanaman tiang ini tidak sesuai spesifikasi, sehingga belum satu bulan sudah miring. Bagaimana jika sudah tiga atau empat bulan mendatang? Ini jelas merugikan negara,” tegasnya.
GMPRI Lombok Tengah berencana untuk melaporkan masalah ini ke Kejaksaan Tinggi NTB dan bersurat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kami akan segera melaporkan kelalaian dan pelanggaran ini ke Kejati NTB dan Kementerian ESDM. Jika dibiarkan, ini akan mengakibatkan kerugian negara yang mencapai ratusan juta bahkan mungkin miliaran rupiah,” tutup Nasrudin.
Masalah ini menambah daftar panjang persoalan infrastruktur di Lombok Tengah dan memicu kekhawatiran akan kualitas pekerjaan yang didanai oleh anggaran negara. Masyarakat berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur dikerjakan sesuai standar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
