Pembangunan Jalan Lingkar Perkebunan Kota Raya Darat patut di pertanyakan “Proyek tidak Sesuai Spek, Kabid Disbun IR aku dak takut di prikso

Journalnews.id
Lahat // Dalam Mendukung upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Lahat, Sejumlah Aktivis lahat bergerak cepat melakukan investigasi kelapangan, terkait adanya informasi Masyarakat kuat dugaan Sebuah proyek pembangunan Jalan Usaha Perkebunan yang berada Kota Raya Darat wilayah kecamatan Fajar Bulan kabupaten Lahat sarat akan penyimpangan.

Turunnya ke titik lokasi merupakan sebuah langkah pencarian dan pencocokan data lapangan, dikerjakan oleh pihak kontraktor bernama CV. Land Contruction sebagai pelaksana, dalam pengerjaan yang dilakukan pada proyek tersebut Patut diperiksa melalui lembaga APH ( Aparatur penegak Hukum).

Dari data yang kami himpun, sorotan tertuju pada titik pertama yaitu Lokasi, lokasi dan judul Proyek terdapat perbedaan.

Berdasarkan judul yang seharusnya Desa Kota Raya Lembak dan Kota Benua Raja harus ikut terakses dalam pembangunan tersebut, akan tetapi Fakta di lapangan jauh dari kata benar.

Namun pembangunan hanya berada dititik lokasi, pertama di Ayek Anyek dan lokasi kedua di Tebat Besak yang notabene nya hanya di Desa Kota Raya Darat.

Hal ini Menimbulkan sebuah pertanyaan besar apakah kedua kades desa tersebut juga ikut dilibatkan dalam musyawarah pemutusan lokasi baru tersebut.

Tidak sampai disitu, Kemudian tim juga mempertanyakan bagaimana juga dengan kelompok Taninya selaku azas penerima manfaat, Dari ketiga Desa tersebut, apakah di ikut sertakan atau tidak.

Pertama, Dari awal disinyalir kuat dugaan adanya penyimpangan secara administrasi,
Kedua, secara fisik pembangunannya penuh rekayasa.

informasi yang didapatkan dari salah satu masyarakat yang tidak mau di ungkap indentitasnya, menerangkan, bahwa panjang jalan yang di perkirakan lebih dari (+-700) Meter dengan lebar 3 Meter dan tebal 20 Cm,

banyaknya, indikasi penyimpangan secara fatal diantaranya tidak memakai plastik cor beton, yang semuanya tentu sudah tercantum dalam rangka kerja sebagai acuan resmi pelaksanaan proyek yaitu mesti sesuai RAB ( Rencana Anggaran Biaya),

Disisi lain, Kemungkinan besar dari segi ketebalannya sudah diragukan pasalnya antara sisi kanan dan sisi kiri bangunan terlebih pada jantung jalan secara kasat mata banyak sekali ketidak benaran.

Tidak sampai disitu, berdasarkan pengecekan dilapangan tidak dilakukan sama sekali adanya pekerjaan corr drill (untuk Uji mutu beton sebagai acuan kwalitas kuantitas, dan ukuran Ketebalan cor beton tersebut )

Untuk itu sebagai Aktivis Aktivitas yang menyuarakan tegas berantas Korupsi pihak Lembaga Lidikkrimsus RI dan Fakta hukum Indonesia mendukung secara signifikan agar kiranya pihak Kejari Kabupaten Lahat dan Kejati Sumsel tegak lurus dalam hal ini sebagai pendamping memanggil pihak Dinas Perkebunan dan yang juga Pihak kontraktor sebagai penanggung jawab secara hukum.

Secara terpisah, salah seorang Kepala biro perwakilan wilayah Sumsel Lembaga fakta hukum Indonesia, Ali dikediamannya menyebutkan, apa pun yang berhubungan dengan penyimpangan dalam pengunaan Uang negara harus di usut tuntas,

“uang Negara adalah uang Rakyat,” Jadi jangan dipermainkan seperti uang pribadi.” Tegas Ali.

“Terpisah pihak Disbun Lahat saat di konfirmasi wartawan Media Journalnews.id Frengky.as terkait pembangunan jalan lingkar kota raya darat, pekerjaan CV.Land Conruction tidak sesuai Spek tersebut. Selasa,24 Februari 2026 Kabid Dinas perkebunan Lahat Insial IR bersama Rekannya M bukan memberi solusi malah saling sudutkan, “yang parah lagi salah satu pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Kabid Disbun isial IR yang seharusnya melayani masyarakat dgn baik.

IR malah dgn akuh dan Sombongnya ” 𝙸𝚢𝚘 𝚋𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚔𝚜𝚞𝚍 𝚊𝚔𝚞 𝚝𝚞 𝚋𝚒𝚊𝚛 𝚔𝚊𝚞 𝚍𝚊𝚔 𝚖𝚎𝚕𝚘𝚔 𝚓𝚐𝚗 𝚔𝚊𝚠 𝚓𝚠𝚋 𝚌𝚔 𝚒𝚝𝚞 𝚔𝚒𝚝𝚘 𝚗𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚊𝚔𝚞 𝚓𝚞𝚐𝚘 𝚍𝚔 𝚖𝚎𝚕𝚘𝚔,
𝙼𝚊𝚜𝚒𝚑 𝚞𝚗𝚐𝚔𝚊𝚙 𝙸𝚁. 𝙳𝚊𝚔 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚜𝚙𝚘 𝚢𝚐 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚙𝚘𝚛𝚔𝚊𝚗 𝚓𝚐𝚗 𝚔𝚊𝚖𝚞 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚜𝚞𝚗𝚐 𝚗𝚎𝚖𝚞𝚒 𝚔𝚊𝚖𝚒, 𝚊𝚔𝚞 𝚍𝚊𝚔 𝚝𝚊𝚔𝚞𝚝 𝚍𝚒 𝚙𝚛𝚒𝚔𝚜𝚊 𝚕𝚑 18 𝚔𝚊𝚕𝚒 𝚊𝚔𝚞 𝚍𝚒 𝚙𝚛𝚒𝚔𝚜𝚊 𝚔𝚎𝚓𝚊𝚔𝚜𝚊𝚊𝚗 𝚋𝚒𝚊𝚜𝚘.”𝚄𝚌𝚊𝚙, 𝙸𝚁𝚍𝚒𝚛𝚞𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚎𝚛𝚓𝚊𝚗𝚢𝚊.

Berita Bersambung

Jurnalis: Frengky.as
Ketua/AWDI