Tegal, Gerhana Indonesia —
Kepedulian publik terhadap transparansi anggaran semakin tercederai. Banyak pihak di tingkat bawah hingga atas kini seolah tak lagi mengindahkan aturan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan, sejumlah kegiatan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dikerjakan tanpa memperhatikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Kasus yang terjadi di Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal menjadi salah satu contoh nyata. Dalam proyek pembangunan aspal RT 02/05 RW 05 dengan anggaran Rp 200 juta, papan informasi kegiatan mencantumkan volume kosong dan tidak menjelaskan jenis pekerjaan secara rinci — apakah lapen, sandsheet, atau hotmix. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya ketidakjelasan pelaksanaan dan potensi penyimpangan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gerhana Indonesia DPD Jawa Tengah menyatakan keprihatinan mendalam terhadap praktik seperti ini yang terus berulang di berbagai desa.
> “Kami menilai sudah terlalu banyak pihak yang bermain-main dengan uang rakyat. Aturan hanya menjadi formalitas, sementara pelaksanaan di lapangan jauh dari semangat transparansi. Kami mendorong dilakukan audit besar-besaran terhadap seluruh proyek bantuan keuangan provinsi di Kabupaten Tegal,” tegas Reejihono, Ketua Satgasus Gerhana Indonesia DPD Jawa Tengah.
Gerhana Indonesia menilai, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang membuat dana publik rawan diselewengkan, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang semestinya. Padahal, setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat, bukan alat untuk memperkaya segelintir orang.
Lebih lanjut, Reejihono menyampaikan bahwa lembaganya akan segera mengajukan permintaan audit resmi kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Aparat Penegak Hukum, agar seluruh kegiatan yang menggunakan dana bantuan provinsi dapat diperiksa secara menyeluruh.
> “Kami tidak akan tinggal diam. Bila ditemukan penyimpangan, kami siap menempuh jalur hukum. Negara harus hadir, dan keadilan bagi rakyat kecil harus ditegakkan,” pungkasnya.
Gerhana Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.
—
Komentar