Uang Rakyat Jadi Mainan, Gerhana Indonesia Desak Audit Besar-Besaran Proyek Bantuan Provinsi

Selasa, 4 November 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

Oplus_16908288

 

Tegal, Gerhana Indonesia —
Kepedulian publik terhadap transparansi anggaran semakin tercederai. Banyak pihak di tingkat bawah hingga atas kini seolah tak lagi mengindahkan aturan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan, sejumlah kegiatan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dikerjakan tanpa memperhatikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Kasus yang terjadi di Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal menjadi salah satu contoh nyata. Dalam proyek pembangunan aspal RT 02/05 RW 05 dengan anggaran Rp 200 juta, papan informasi kegiatan mencantumkan volume kosong dan tidak menjelaskan jenis pekerjaan secara rinci — apakah lapen, sandsheet, atau hotmix. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya ketidakjelasan pelaksanaan dan potensi penyimpangan anggaran.

Gerhana Indonesia DPD Jawa Tengah menyatakan keprihatinan mendalam terhadap praktik seperti ini yang terus berulang di berbagai desa.

> “Kami menilai sudah terlalu banyak pihak yang bermain-main dengan uang rakyat. Aturan hanya menjadi formalitas, sementara pelaksanaan di lapangan jauh dari semangat transparansi. Kami mendorong dilakukan audit besar-besaran terhadap seluruh proyek bantuan keuangan provinsi di Kabupaten Tegal,” tegas Reejihono, Ketua Satgasus Gerhana Indonesia DPD Jawa Tengah.

 

Gerhana Indonesia menilai, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang membuat dana publik rawan diselewengkan, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang semestinya. Padahal, setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat, bukan alat untuk memperkaya segelintir orang.

Lebih lanjut, Reejihono menyampaikan bahwa lembaganya akan segera mengajukan permintaan audit resmi kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Aparat Penegak Hukum, agar seluruh kegiatan yang menggunakan dana bantuan provinsi dapat diperiksa secara menyeluruh.

> “Kami tidak akan tinggal diam. Bila ditemukan penyimpangan, kami siap menempuh jalur hukum. Negara harus hadir, dan keadilan bagi rakyat kecil harus ditegakkan,” pungkasnya.

 

Gerhana Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Berita Terkait

Penjualan Miras terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas,Kinerja APH dipertaruhkan
Anggaran Satpol PP Lahat 2025 Miliaran Jadi Sorotan Aktivis
Blokir Nomor Wartawan Saat Dikonfirmasi soal Anggaran,Kepala Perpustakaan Lahat Minta Bupati Lahat Copot
Priamanaya Group Salurkan Beasiswa Berprestasi di Ring Satu Perusahaan
‎Temuan Limbah Medis Diduga Dibuang Sembarangan di Sidoarjo, APMP Jatim Desak APH Turun Tangan ‎
Efisiensi: Anggaran Sekwan DPRD Lahat Rp81 Miliar Lebih PUBLIK’Transfaransi Cegah Rawan Korupsi
Petasan Meledak di Halaman Rumah, Warga Karangdadap Pekalongan Dilarikan ke Rumah Sakit
Kapolda NTB Pimpin Upacara Hari Juang Polri, Kenang Proklamasi Polisi 21 Agustus 1945

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 09:20

Penjualan Miras terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas,Kinerja APH dipertaruhkan

Minggu, 6 September 2026 - 19:54

Anggaran Satpol PP Lahat 2025 Miliaran Jadi Sorotan Aktivis

Rabu, 2 September 2026 - 15:48

Blokir Nomor Wartawan Saat Dikonfirmasi soal Anggaran,Kepala Perpustakaan Lahat Minta Bupati Lahat Copot

Selasa, 1 September 2026 - 19:15

Priamanaya Group Salurkan Beasiswa Berprestasi di Ring Satu Perusahaan

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 01:06

‎Temuan Limbah Medis Diduga Dibuang Sembarangan di Sidoarjo, APMP Jatim Desak APH Turun Tangan ‎

Berita Terbaru