Cianjur,- https//journalnews.id
Tokoh Politik besar dan juga dari
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D, Hadir di acara Kegiatan Dikpol DPD Partai Golkar Cianjur, yang diselenggarakan di Hotel Delaga Biru, jln Cipanas Cianjur, Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat, pada Selasa 23-12-2025.
DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan Pendidikan Politik (Dikpol) sebagai upaya peningkatan kapasitas, konsolidasi, serta penguatan solidaritas kader. Acara Dikpol juga dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur TB Mulyana Syahrudin, Sekretaris DPD Golkar Cianjur Asep Iwan Gusniardi, jajaran pengurus DPC, PAC hingga pengurus ranting se-Kabupaten Cianjur. Turut hadir Sekretaris DPR RI serta Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Golkar.
Menurut keterangan Direktur Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., menyoroti dinamika wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Ia menyampaikan bahwa konsolidasi di tingkat elite menunjukkan peluang besar terhadap inisiatif pemilihan kepala daerah melalui DPRD, seiring dengan sikap pemerintah yang membuka ruang perubahan sistem Pilkada.
Ia juga mengatakan, terdapat dua opsi yang berkembang, yakni penunjukan kepala daerah oleh presiden atau pemilihan melalui DPRD. Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut berpotensi menimbulkan penolakan publik karena dinilai mengurangi esensi demokrasi.
“Berdasarkan temuan survei, sekitar 95 persen masyarakat menginginkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tetap dilakukan secara langsung,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengalaman serupa pernah terjadi pada 2014, ketika upaya pengalihan pemilihan kepala daerah ke DPRD mendapat penolakan luas dari publik hingga akhirnya dibatalkan melalui Perppu oleh Presiden saat itu.
Kegiatan Dikpol ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman kader Golkar terhadap dinamika politik nasional, serta meningkatkan kesiapan kader dalam menghadapi tantangan demokrasi di tingkat daerah, ungkapnya.
Muklis M.
