Palu — Nelayan tradisional di wilayah pesisir Sulawesi Tengah masih menjadi kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi. Mereka bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan harian, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, gelombang tinggi, serta naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah nelayan di pesisir Donggala dan Parigi Moutong mengaku pendapatan mereka menurun hingga separuh dari biasanya.
“Kalau cuaca tidak menentu, kami sering tidak melaut. Sekali melaut pun hasil tangkapannya sedikit, sementara harga solar naik. Kadang kami malah rugi,” ujar Hasan, salah seorang nelayan di pesisir Desa Lende, Kabupaten Donggala, Jumat (6/11). Ia berharap pemerintah bisa kembali memberikan subsidi BBM atau bantuan alat tangkap yang lebih efisien agar nelayan kecil dapat tetap bertahan.
Kondisi serupa juga dialami nelayan di wilayah Banggai dan Tolitoli. Banyak di antara mereka yang masih menggunakan perahu kayu dengan mesin kecil, tanpa peralatan navigasi memadai. Ketika musim angin barat tiba, mereka tidak bisa melaut selama berminggu-minggu, membuat penghasilan keluarga terhenti total. Dalam situasi seperti ini, mereka sangat bergantung pada tabungan kecil atau pinjaman dari tengkulak.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Andi Zulkifli, mengakui bahwa nelayan tradisional memang menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim dan fluktuasi ekonomi. “Kami sedang berupaya memperluas jangkauan bantuan sosial, termasuk bantuan alat tangkap ramah lingkungan dan pelatihan pengolahan hasil laut. Pemerintah provinsi juga mendorong program asuransi nelayan agar mereka memiliki perlindungan ketika terjadi kecelakaan di laut,” katanya.
Selain faktor ekonomi, persoalan data dan legalitas juga menjadi kendala utama. Banyak nelayan kecil belum memiliki kartu nelayan atau izin usaha perikanan, sehingga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan resmi. Pemerintah daerah berencana melakukan pendataan ulang agar distribusi bantuan bisa lebih tepat sasaran.
Pemerhati sosial maritim dari Universitas Tadulako, Dr. Fitriani Lamakarate, menilai bahwa dukungan pemerintah harus bersifat berkelanjutan, bukan hanya bantuan sesaat. “Nelayan tradisional memerlukan kebijakan jangka panjang, seperti peningkatan akses pasar, penguatan koperasi nelayan, dan diversifikasi ekonomi pesisir. Dengan begitu, mereka tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan harian,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, keberadaan nelayan tradisional di Sulawesi Tengah memerlukan perhatian serius. Dukungan nyata dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan agar kelompok ini dapat terus menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus mempertahankan mata pencaharian mereka.
