LSM Maung NTB Gelar Rakor, Bahas Pengawalan Kebijakan hingga Isu Kelangkaan BBM

- Penulis

Minggu, 5 April 2026 - 19:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOK TENGAH NTB – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maung NTB menggelar rapat koordinasi sekaligus silaturahmi tahunan yang berlangsung di Lesehan Pusaka Mandiri, Desa Tanak Awu, Lombok Tengah, pada Minggu (5/4/2026). Kegiatan ini berjalan lancar dan dihadiri oleh puluhan perwakilan anggota dari berbagai wilayah.

Ketua Umum LSM Maung NTB, Narapudin, A.Ma, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan mempererat solidaritas serta menyamakan persepsi kerja organisasi.

“Ini adalah agenda tahunan kita. Dalam rapat ini kita membahas sistem kerja di lapangan, bagaimana kita saling memonitoring, mengawal, dan mengawasi kinerja pemerintah daerah,” ujar Narapudin kepada awak media.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Acara tersebut diikuti oleh sekitar 50 orang yang merupakan perwakilan dari berbagai tingkatan wilayah, mulai dari desa hingga kecamatan se-Nusa Tenggara Barat.

Selain membahas mekanisme pengawasan, pertemuan ini juga menyoroti sejumlah isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Salah satu poin utama yang dibahas adalah terkait efisiensi anggaran daerah serta fenomena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi terjadi.

Menurut Narapudin, kondisi kelangkaan minyak sangat berpengaruh terhadap roda ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya menilai pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, harus segera mengambil langkah antisipatif.

“Kami melihat kelangkaan minyak ini sangat berpengaruh kepada masyarakat. Pemerintah daerah maupun pusat harus segera bertindak untuk mengantisipasi antrian panjang dan panic buying,” tegasnya.

Lebih lanjut, Narapudin menegaskan bahwa langkah konkret yang akan didorong oleh LSM Maung NTB adalah memastikan stabilitas pasokan dan harga BBM tetap terjaga. Hal ini dianggap krusial demi melindungi daya beli masyarakat, khususnya kalangan bawah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kami akan mendesak agar pasokan dan harga minyak tetap stabil, terutama demi kepentingan masyarakat bawah dan UMKM,” pungkasnya.

Berita Terkait

PROYEK RS MITRA SIAGA BALAPULANG DIHENTIKAN SEMENTARA, REE’ GERHANA INDONESIA: “DLH SUDAH BUKA KARTU, SEKARANG PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN DPMPTSP”
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Dorong Anggaran 2027 Fokus Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan.
DKPP Kabupaten Cirebon Dorong Konsumsi Ikan Lewat Bazar dan Gemarikan
TMMD Sengkuyung Tahap III 2026 Resmi Dibuka, Sinergi TNI-Polri dan Pemda Percepat Pembangunan Desa di Wonopringgo
KS LAW FIRM Resmi Buka Layanan Bantuan Hukum untuk Warga Cianjur
Komunitas Bagong Mogok Bersama Polsek Mande dan Pemdes Mulyasari Salurkan Bantuan untuk Pasangan Lansia Korban Kebakaran
Profesor Sutan Nasomal Harapkan Presiden Bentuk Datgas Pertanahan Terlibat KasusbTanah Tidak Penjarakan Segera!!!
Kapolres Cirebon Kota Silaturahmi dengan Ketua FPI Kota Cirebon Perkuat Komunikasi Jaga Kamtibmas
Berita ini 4 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 22:49 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Dorong Anggaran 2027 Fokus Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan.

Kamis, 16 Juli 2026 - 09:12 WIB

DKPP Kabupaten Cirebon Dorong Konsumsi Ikan Lewat Bazar dan Gemarikan

Rabu, 15 Juli 2026 - 19:33 WIB

TMMD Sengkuyung Tahap III 2026 Resmi Dibuka, Sinergi TNI-Polri dan Pemda Percepat Pembangunan Desa di Wonopringgo

Rabu, 15 Juli 2026 - 14:21 WIB

KS LAW FIRM Resmi Buka Layanan Bantuan Hukum untuk Warga Cianjur

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:59 WIB

Komunitas Bagong Mogok Bersama Polsek Mande dan Pemdes Mulyasari Salurkan Bantuan untuk Pasangan Lansia Korban Kebakaran

Berita Terbaru