KABUPATEN CIREBON, Journal news id — Kabupaten Cirebon menjadi tuan rumah Temu Inklusi ke-6 yang digelar pada tanggal 1 hingga 4 September 2025 di Desa Durajaya, Kecamatan Greged.
Bupati Cirebon, Imron mengatakan, Temu Inklusi merupakan wadah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan.
“Dalam rangka merumuskan rekomendasi untuk pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait. Saya berharap, Temu Inklusi membuka ruang dialog berbagai pengalaman dan gagasan antara organisasi difabel, organisasi masyarakat, dan pemerintah untuk mencanangkan inklusi bagi disabilitas dalam pembangunan,” ucap Imron dalam sambutannya.
Orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu mengatakan, Temu Inklusi menjadi semangat bersama dalam mempromosikan nilai-nilai untuk mencapai Indonesia Inklusi 2030.
Kabupaten Cirebon berkomitmen membangun masyarakat inklusi, terbuka, ramah, dan menghargai setiap perbedaaan.
Imron menyebut, ini merupakan tanggung jawab bersama dan harus dimulai dari lingkungan terdekat dulu seperti keluarga. Kemudian, desa agar menjadi desa inklusi melalui gerakan inklusi dari desa.
Para pihak berperan, lanjut Imron, untuk mengedukasi dan mendorong setiap anggota masyarakat mengetahui tentang pentingnya perlindungan disablitas.
“Kabupaten Cirebon saat ini tengah merumuskan peraturan desa inklusi, agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, memberikan arahan melalui video conference.
“Pemerintah terus berusaha agar pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial,” kata Febrian.
“Kita ingin memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, bisa menikmati hak dan kesempatan yang sama” ucapnya menambahkan.
Sekadar diketahui, Temu Inklusi diadakan sejak 2014 oleh SIGAB Indonesia bersama organisasi gerakan difabel, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan pemerintah.
Temu Inklusi telah menjadi wadah strategis untuk berbagi pengalaman, membangun sinergi, serta merumuskan solusi bagi tantangan inklusi di Indonesia.
Tahun ini, acara Temu Inklusi ke-6 mengusung tema ‘Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi Kebhinekaan untuk Indonesia Emas 2045’.
“Komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif tercermin dalam RPJMN 2025–2029, di mana Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta Prioritas Nasional 6 yang menekankan peningkatan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali,” pungkas Febrian.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Maliki menegaskan, penghargaan bagi pemerintah daerah inklusif disabilitas bukan sekadar simbolis, melainkan instrumen untuk memastikan program pembangunan benar-benar melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
Salah satu hasil nyata temu inklusi ini adalah lahirnya konsep dan indikator Desa Inklusif, yang hingga kini telah diterapkan di lebih dari 157 desa di 10 kabupaten di lima provinsi.
Melalui sinergi multipihak, praktik baik pembangunan inklusif diharapkan dapat terus diperluas, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara adil dan merata bagi semua warga negara.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya mengatakan, Temu Inklusi bukan hanya soal belas kasihan atau menggugurkan kewajiban, melainkan amanat konstitusi untuk memastikan tidak ada yang ditinggalkan dalam proses pembangunan.
Ia menegaskan, bahwa setiap orang dengan latar belakang apapun pasti memiliki sesuatu yang berharga untuk disumbangkan bagi kemajuan bangsa.
“Format acara ini lain dari yang lain. Dilakukan dengan cara subtantif, jauh dari kemewahan, jauh dari seremonial, pemborosan (anggaran), tapi memberi panggung bagi mereka (disabilitas). Saya apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah mengarusutamakan inklusi,” ucap Bima Arya.
sana
