Isu Dana Desa: Tegaskan Transparansi dan Kepatuhan Regulasi

Senin, 14 Juli 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

TEGAL – Pemerintah Desa Gunungjati, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Gunungjati, Honi, menyusul adanya pertanyaan publik terkait program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Honi, program ketahanan pangan berupa pengadaan ternak sapi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 telah dijalankan sesuai prosedur. Meskipun usaha ternak belum menunjukkan hasil signifikan, pemerintah desa memastikan bahwa seluruh dana hasil penjualan sapi telah dikembalikan sepenuhnya ke kas desa.

“Memang realisasi usaha sapi ternak belum memberikan dampak ekonomi seperti yang ditargetkan. Namun demikian, tidak ada kerugian negara. Dana dari hasil penjualan telah dikembalikan ke kas desa dan kemudian dialokasikan untuk kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung,” jelas Honi, Sabtu (13/7/2025).

Dana Desa 2025: Fokus pada Program Pro-Rakyat

Honi menambahkan bahwa alokasi Dana Desa tahun anggaran 2025 telah mulai direalisasikan dalam berbagai program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat. Program-program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar desa, peningkatan layanan kesehatan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), serta penguatan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami menjalankan program berdasarkan asas manfaat dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Semua tahapan kami dokumentasikan secara tertib, dan setiap pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan unsur masyarakat,” tegasnya.

BLT Dana Desa Disalurkan Tepat Sasaran

Penyaluran BLT Dana Desa tahun 2025 di Desa Gunungjati juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah desa. Honi menyampaikan bahwa proses pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat telah dilakukan secara objektif dan transparan, dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat.

“Kami pastikan penyaluran BLT DD tepat sasaran, diberikan kepada warga yang benar-benar berhak sesuai kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

BPD Beri Dukungan, Dorong Evaluasi Program

Ketua BPD Gunungjati, M. Sulton, menyatakan bahwa BPD terus mengawal dan mendampingi setiap penggunaan Dana Desa agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga mendukung evaluasi terhadap program-program desa guna meningkatkan efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat.

“Kami apresiasi upaya desa dalam menjelaskan kepada publik secara terbuka. Program ketahanan pangan perlu dievaluasi agar ke depan bisa lebih produktif. Kami juga mencermati bahwa pengelolaan Dana Desa sejauh ini telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,” ujar Sulton.

Warga Nilai Kebijakan Desa Responsif

Dukungan juga datang dari kalangan warga. Agus, salah satu warga Gunungjati, mengungkapkan bahwa masyarakat merasa dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan desa. Ia juga mengapresiasi penyaluran BLT DD yang dinilai menyentuh langsung kelompok masyarakat miskin.

“Kami tahu tidak semua usaha bisa langsung berhasil, tapi yang penting uangnya tidak hilang. Sudah dikembalikan ke kas desa dan digunakan lagi untuk kegiatan lain. Bantuan BLT juga tepat sasaran dan sangat membantu,” tuturnya.

Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Desa Gunungjati berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa juga membuka ruang dialog dan pengawasan demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Reporter ( Sifa )
Editor        ( Munir)

Berita Terkait

Penjualan Miras terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas,Kinerja APH dipertaruhkan
Anggaran Satpol PP Lahat 2025 Miliaran Jadi Sorotan Aktivis
Blokir Nomor Wartawan Saat Dikonfirmasi soal Anggaran,Kepala Perpustakaan Lahat Minta Bupati Lahat Copot
Priamanaya Group Salurkan Beasiswa Berprestasi di Ring Satu Perusahaan
‎Temuan Limbah Medis Diduga Dibuang Sembarangan di Sidoarjo, APMP Jatim Desak APH Turun Tangan ‎
Efisiensi: Anggaran Sekwan DPRD Lahat Rp81 Miliar Lebih PUBLIK’Transfaransi Cegah Rawan Korupsi
Petasan Meledak di Halaman Rumah, Warga Karangdadap Pekalongan Dilarikan ke Rumah Sakit
Kapolda NTB Pimpin Upacara Hari Juang Polri, Kenang Proklamasi Polisi 21 Agustus 1945

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 09:20

Penjualan Miras terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas,Kinerja APH dipertaruhkan

Minggu, 6 September 2026 - 19:54

Anggaran Satpol PP Lahat 2025 Miliaran Jadi Sorotan Aktivis

Rabu, 2 September 2026 - 15:48

Blokir Nomor Wartawan Saat Dikonfirmasi soal Anggaran,Kepala Perpustakaan Lahat Minta Bupati Lahat Copot

Selasa, 1 September 2026 - 19:15

Priamanaya Group Salurkan Beasiswa Berprestasi di Ring Satu Perusahaan

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 01:06

‎Temuan Limbah Medis Diduga Dibuang Sembarangan di Sidoarjo, APMP Jatim Desak APH Turun Tangan ‎

Berita Terbaru