JournalNews.id // Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja PDTT Semester II Tahun 2024 kepada Bupati dan Walikota yang berlangsung di Jayapura, Jumat (13/12).
Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut, MUP bersama Kepala Daerah lainnya, diantaranya Kota Jayapura, Kabupaten Yalimo, Yapen, Mimika, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Asmat, Jayawijaya, Supiori dan Intan Jaya. Juga Hadir KPU Provinsi Papua, KPU Prov. Papua Selatan, KPU Prov. Papua Tengah dan KPU Prov. Papua Pegunungan.
Pada kesempatannya, Kepala BPK RI Perwakilan Papua Dwi Sabardiana menyampaikan bahwa penyerahan LHP atas Pemeriksaan kinerja pengelolaan APBD tahun anggaran 2021 s/d semester II 2024 berdasarkan Pasal 17 ayat (6) UU Nomor 15 tahun 2024 dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2006.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Daerah dan jajaran yang telah bekerjasama sehingga pemeriksaan BPK dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” katanya.
Dikatakannya, dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kwalitas pengelolaan keuangan negara pihaknya memeriksa sejumlah hal terkait aktifitas penggunaan dan belanja APBD.
“Dalam pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah pemerintah daerah, kami menemukan adanya kelebihan atas belanja barang dan jasa serta belanja modal,” ujarnya
Sambungnya, kami juga masih menemukan masih adanya keterlambatan dalam pekerjaan pelaksanaan barang dan jasa, karenanya kami menginstruksikan untuk selalu mematuhi ketentuan terkait dengan pelaksanaan APBD,” imbuhnya.
Untuk itu dirinya berharap adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan seluruh kegiatan.
“BPK berharap pengunaan APBD dapat dimanfaatkan dengan tujuan peningkatan kwalitas dan transparansi sehingga setiap dana yang dikelola dapat menetes langsung kepada publik serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (@mr)
