JOURNALNEWS.ID
Kabupaten Lahat,JN.id||Anggaran sebesar 2 miliar yang digelontorkan untuk Pemeliharaan,rehabilitasi gedung dan kantor banggunan dinas ketenagakerjaan [Disnaker] daerah Kabupaten Lahat anggaran 2025 suber Dana lokasi Umum,kini menjadi sorotan.
Program yang menelan dana Rp2.037.499.239,00 itu dinilai menyisakan pertanyaan besar setelah hasil pekerjaan, menurut narasumber yang tidàk mau naman di sebetkan. di lapangan terlihat jauh dari ekspektasi sejumlah pedagang dan masyarakat.
” Setahu kami tahun 2025 hànya ada perehapan Pelafon kantor,untuk yg lain kàmi tidak tahu,”Senin,27 Oktorber 2026.
Dokumen yang diperoleh menunjukkan, pada 2025-10-18 Dinas Transmigari dan Tenaga Kerja Lahat mengalokasikan Rp2.037.499.239,00 miliar rupiah untuk pemeliharaan rehap gedung kator. Dan alokasi anggaran untuk, Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan prusahaan berdampak kepentingan 1[satu] daerah khususnya diwilaya Kabupaten Lahat-Sumsel,rabu,[2026/10/29],
Bedasarkan Anggaran Alokasi/Dau:
Kode Nomor: [2.07.05.202],
Senilai rp:1.224.300.815,00,-
dengan jumlah,130 perselihan dicegah.
*[Kode Nomor: [20701.2.09],
Senilai rp:2.037.499.239,00,-
dengan jumlah, 1 nunit gedung kantaor dan bangunan.
*[Kode Nomor: [20701.2.09],
Pemeliharaan rehap gedung kantor,lainnya
senilai rp: 150.002.181,00,-
“Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen anggaran benar-benar telah dilaksanakan sesuai spesifikasi, volume, dan nilai kontrak?
Pertanyaan itu semakin mengemuka karena anggaran belanja proyek pada disnaker tahun 2025 Apdp-Prubahan tersebut dinilai terindikasi dugaan banyak kejagalan.”
Sampai saat ini tim media masih menuggu pihak Dinas Transmigari dan Tenaga Kerja [DISNAKER] Kabupaten Lahat, agar memberikan Klarifikasi.
“Terpisa Kepala Disnaker lahat.rabu,29/10/26, memberikan hak jawab terkait beberapa Pos anggaran kegiatan tahun 2025,
” Ini adalah rehab gedung BLK yang di laksanakan oleh pihak ke tiga…unt lengkapnya dapat ditanya dg pptknya…tks🙏🙏🙏,
“Perencanaan dan pengawasan di lakasanan Oleh Konsultan.🙏tks.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hubungan wartawan dengan anggaran negara (APBN/APBD) berkedudukan sebagai pengawas (kontrol sosial).
“Seluruh kegiatan ada penanggung jawabnya yaitu:pptk tiap bidan jelasnyà,” Kadinsnaker,
Krn kegiatan ada yang di usulkan oleh masing2 bidang…..Fr.as,bersambung
Redaksi: JN.id
Wartan/Am1
Komentar