KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Sebagai Tersangka Kasus Proyek Pembangunan

Sabtu, 14 Maret 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

​CILACAP – Juornal News , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rahman, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Satmoko Danardono, sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan hanya dalam waktu 1 x 24 jam setelah tim penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan intensif.

*​Kronologi Operasi Senyap*

​Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK di wilayah Kabupaten Cilacap pada Jumat (13/3/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 27 orang yang terdiri dari unsur kepala daerah, pejabat Pemkab Cilacap, hingga pihak swasta.
​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa setelah melalui gelar perkara, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status hukum dua pejabat teras tersebut.

​”Kami telah menetapkan dua orang tersangka, yakni SAR (Bupati) dan SD (Sekda). Keduanya saat ini resmi menjalani masa penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,” ujar Budi di hadapan awak media, Sabtu (14/3/2026).

*​Penyusutan Jumlah Terperiksa*

​Dari total 27 orang yang sempat diamankan dan menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Banyumas, jumlah tersebut menyusut menjadi 13 orang. Ke-13 orang tersebut kini telah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Hingga berita ini diturunkan, baru dua orang yang status hukumnya ditingkatkan menjadi tersangka.

*​Barang Bukti dan Dugaan Kasus*

​Dugaan korupsi yang menjerat kedua pimpinan daerah ini berkaitan dengan pengaturan sejumlah proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Selain mengamankan para tersangka, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa:
​Uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
​Sejumlah dokumen proyek pembangunan tahun anggaran terkait.
​KPK menegaskan akan terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini guna mengusut tuntas aliran dana dan potensi kerugian negara.

Reporter : SW
Editor. : SLS

Berita Terkait

Wakil Bupati Lantik Empat Kuwu Hasil PAW
Verifikasi Fasos Fasum Lanjutkan Hasil RDP di DPRD Pekan lalu, Turun Lapangan Dari Dinas Perkim dan Dinas DPMPTSP Kabupaten Cianjur.
UPTD INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN KELAS A WILAYAH V DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOGOR.
Lansia Tergeletak di Perbatasan Karanganyar-Kajen, Respons Cepat Polisi Antar Korban Pulang ke Keluarga
Panitia Konferensi PWI Jabar Sosialisasikan Tahapan Pelaksanaan.
PROF DR SUTAN NASOMAL : RAKYAT INDONESIA BERTERIMAKASIH KE PRESIDEN RI BERSAMA JAJARANNYA BONGKAR KORUPSI DAN HUKUM MATI
Polres Pekalongan Amankan Fun Run Milad ke-7 UMPP, Ribuan Peserta Berlari Aman dan Lancar
Publik” Minta Kejari Lahat Bongkar tuntas rantai kasus dana BOS dan proyek Smart TV di Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 18:08

Wakil Bupati Lantik Empat Kuwu Hasil PAW

Kamis, 30 Juli 2026 - 17:55

Verifikasi Fasos Fasum Lanjutkan Hasil RDP di DPRD Pekan lalu, Turun Lapangan Dari Dinas Perkim dan Dinas DPMPTSP Kabupaten Cianjur.

Senin, 27 Juli 2026 - 16:39

UPTD INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN KELAS A WILAYAH V DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOGOR.

Senin, 27 Juli 2026 - 10:33

Lansia Tergeletak di Perbatasan Karanganyar-Kajen, Respons Cepat Polisi Antar Korban Pulang ke Keluarga

Minggu, 26 Juli 2026 - 12:53

Panitia Konferensi PWI Jabar Sosialisasikan Tahapan Pelaksanaan.

Berita Terbaru

Berita

Wakil Bupati Lantik Empat Kuwu Hasil PAW

Selasa, 4 Agu 2026 - 18:08