Sampang, – Dugaan penggelapan pajak penghasilan (PPh) pegawai RSUD dr. Mohammad Zyn (RSMZ) Sampang terus menyeruak, oknum pejabat berinisial W disebut-sebut menggelapkan setoran pajak senilai Rp 3,3 miliar sejak 2023 hingga 2025, dana besar itu semestinya disetorkan ke negara, namun ditengarai masuk ke kantong pribadi.
Humas dan Marketing RSMZ, Amin Jakfar, membenarkan adanya temuan tersebut. Ia menegaskan penanganan penuh masih berada di tangan Inspektorat Sampang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kasus ini murni ditangani Inspektorat,,” kata Amin. Sabtu (20/09)
Meski demikian, hingga kini hasil audit belum disampaikan secara resmi kepada manajemen rumah sakit. “Kami hanya mengetahui ada dugaan penggelapan, berapa detail kerugiannya dan langkah lanjutan, itu wewenang Inspektorat,” tambahnya.
Ketika dikonfirmasi melalui watsaap apakah kasus dugaan penggelapan PPh ini murni hasil audit internal Inspektorat atau sudah berkoordinasi dengan APH, Inspektur Sampang Ari Wibowo Sulistyo memilih bungkam, tidak sepatah kata pun keluar terkait kejelasan langkah penangangan dan hukum atas dugaan kerugian negara miliaran rupiah tersebut.
Sikap bungkam Inspektorat ini langsung menuai reaksi dari Gerakan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), mereka menilai kasus sebesar ini tidak bisa hanya ditangani secara administratif.
“Kerugian negara mencapai miliaran rupiah, inspektorat jangan tutup mata, mereka harus melibatkan APH agar ada kepastian hukum dan publik tidak curiga kasus ini dikaburkan,” tegas salah satu koordinator GASI.
GASI juga mengingatkan bahwa pajak adalah kewajiban negara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. “Kalau uang pajak pegawai saja bisa digelapkan tanpa proses hukum yang jelas, bagaimana publik mau percaya pada tata kelola pemerintah?” sindirnya.
Senada .H.sujai wakil ketua GASI Mendesak inspektorat harus dan Wajib melibatkan APH dalam kasus penggelapan RP 3.3 meliar yang sangat Fantastis ini,
”Inspektorat harus melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kasus penggelapan, terutama jika ada dugaan tindak pidana, karena Inspektorat adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) jangan cuma fokus pada pembinaan dan pengawasan internal saja, Aparat penegak Hukum ( APH ) punya wewenang untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara hukum. Sinergi antara APIP dan APH sangat penting untuk penanganan kasus secara tuntas dan transparan. ucap sujai
Sementara itu, W yang diduga sebagai aktor utama penggelapan belum dapat dikonfirmasi, upaya wartawan menghubunginya melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak direspon.(atr)
Komentar