Journal News.id // Wakil Ketua I Dewan Adat Keerom (DAK) Laurens Borotian, SP. M.Sos angkat bicara terkait adanya sekelompok orang yang mendatangi Kantor Sekda Keerom untuk menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya meminta Bupati Keerom membebaskan Sekda Keerom, Kamis (30/5/24). Jl. Transpapua, Arso Kota.
“Kami Dewan Adat Keerom menilai aksi yang dilakukan sekelompok orang ini tidak berdasar dan kami tidak mengetahui mereka berasal dari kelompok mana dan mengatas namakan siapa,” sebutnya.
Kata Laurens, DAK Keerom menaungi masyarakat adat Keerom dan masyarakat Nusantara sudah berulang kali menyampaikan bahwa mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Polda Papua terkait kasus yang sedang menimpa mantan Kaban Keuangan Kabupaten Keerom berinisial TIN pada tahun 2018 silam.
“Biarlah hukum yang menyelesaikan masalah itu dan kita masyarakat harus bijak menyikapinya. Berulang kali saya sampaikan bahwa masalah ini tidak terkait apapun dengan Bupati Keerom saat ini karena beliau dilantik Wakil Bupati pada tahun 2019 oleh Gubernur Papua Alm. Lukas Enembe,” terangnya.
Oleh karenanya, saya meminta kepada seluruh masyarakat adat dan masyarakat nusantara untuk bersatu membangun Keerom dan berhenti melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan dan tidak mencerminkan jati diri orang keerom itu sendiri.
“Sesuai Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa menyampaikan aspirasi itu wajar sepanjang dilakukan dengan santun dan tidak memfitnah. Hal yang tak bisa dibenarkan adalah menghina, melecehkan kepala daerah dengan bumbu-bumbu emosi dan dipaksakan sekedar memenuhi pesanan individu dan kelompok yang lain. “Stop anda mau diperalat,” tegas Anak Adat Asli Keerom itu.
Lebih lanjut dia mengatakan lagi bahwa telah mengantongi sejumlah nama-nama ASN Keerom yang ikut terlibat pada kegiatan aksi sore ini di depan Kantor Sekda Kabupaten Keerom.
“Bagi ASN dan CPNS yang ada pada kegiatan ini akan menjadi catatan kami untuk segera menjadi laporan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dimana telah terbukti melawan pimpinan dan melanggar undang-undang ASN,” ucapnya.
Untuk itu Laurens kembali menegaskan untuk kelompok-kelompok yang merasa tidak percaya hukum dirinya menyarankan untuk melakukan penyampaian aspirasi langsung ke Polda Papua yang saat ini menangani kasus hukum TIN.
“Kalau mau demo kamu pergi ke Polda Papua sana, bukan disini tempatnya, hormati penegakan hukum,” pungkasnya. (@mr)
