Journal News.id.CIREBON, Wakil Bupati (Wabup) Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si hadiri Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (MUSCAB PPDI) ke 1 Kabupaten Cirebon. Acara diselenggarakan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/Kantor Kawedana Sindanglaut Kecamatan Lemahabang, Senin, 16/01/223.
Selain Wabup Cirebon hadir juga Ketua DPRD Kab Cirebon Moh. Luthfi, Ketua DPD PPDI Jawa Barat Juwono, Dinas Sosial, dan Forkopimcam Kecamatan Lemahabang.
Dalam kesempatan tersebut Wabup Cirebon yang akrab disapa Bunda Ayu mengatakan, jika Kepengurusan DPC PPDI hasil Muscab ke 1 sudah terbentuk, diharapkan segera menyusun program kerja guna memberikan kontribusi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan hak-hak yang sama kepada para Disabilitas yang ada di Kabupaten Cirebon.
Pasalnya menurut Ayu, kesulitan Pemerintah dalam memberikan arah kebijakan maksimal adalah karena tidak adanya kepastian berapa jumlah Disabilitas, dan apa saja yang menjadi kebutuhan bagi para disabilitas
” Saya berharap dengan adanya Ketua yang baru, DPC PPDI Kabupaten Cirebon segera memberikan data yang valid, dan apa saja yang menjadi kebutuhan para disabilitas, karena tiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga harus di ajukan kepada pemerintah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
” Pemerintah pusat dan daerah biasanya memberikan bantuan berdasarkan data kependudukan, jangan sampai para Disabilitas ada yang tidak mendapatkan hak-haknya karena tidak memenuhi syarat disebabkan persoalan adminduk.
” Oleh karena itu DPC PPDI yang baru nantinya diharapkan dapat melakukan pendataan untuk mengetahui berapa jumlah penyandang disabilitas dan apa yang menjadi kebutuhan, dan itu yang mengetahui adalah mereka.
” Dan temen-temen juga melakukan advokasi bagi yang belum memiliki Adminduk, guna melengkapi data administrasi kependudukan, agar hak-hak para disabilitas dapat terpenuhi secara maksimal, ” tutur Ayu
Menurut Ayu, dengan kepengurusan yang baru, bisa dilibatkan dalam Musrenbang, hal ini dilakukan agar program arah kebijakan Pemkab tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga para disabilitas akan lebih sejahtera, karena bisa mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan taraf hidupnya secara ekonomi” pungkasnya.
Ditempat yang sama Ketua DPRD Moh. Luthfi mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi dan semangat atas terselenggaranya muscab PPDI ke 1 tahun 2023-2028, dan berharap kepengurusan yang baru dapat segera memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Cirebon.
” Selamat bermuscab, segera bentuk kepengurusan dan segera berkontribusi untuk Cirebon lebih baik, ada dua poin fungsi strategisnya temen-temen, yang pertama sebagai tim yang mengadvokasi kebutuhan anggota, yang ke kedua Sebagai mitra strategis pemerintah Kabupaten, ” tuturnya.
Menurut Luthfi, mitra setrategis yang di maksud adalah dalam menyusun program kebijakan yang terkait dengan kebutuhan Disabilitas.
” Fungsi ini yang harus bisa bekerja, harapannya kalau temen-temen PPDI bisa menjadi mitra setrategisnya pemerintah Kabupaten, nanti kebutuhan temen-temen Disabilitas bisa terpenuhi, dan harapannya ketika sudah terfasilitasi, Kabupaten Cirebon ini bisa menjadi lebih sejahtera
Masih menurut Luthfi, Fasilitas publik yang menjadi kebutuhan Disabilitas untuk saat sekarang masih jauh dari kata memadai, untuk infrastruktur jalan di trotoar, menurutnya belum ada perbedaan antara ruang jalan untuk umum dan milik Disabilitas.
” Yang terpenting soal bagaimana kawan-kawan PPDI bisa bareng-bareng dengan pemerintah mewujudkan apa kebijakan yang terkait dengan upaya pemerintah sendiri, ini catatan.
” Yang kedua di fasilitas publik di pasar di Mall juga ini terbatas, engga semua hotel pro sama temen-temen Disabilitas.
” Disisi lain yang lebih penting menurut saya adalah, membangun kopetensinya temen-temen Disabilitas, otaknya dibangun, karakternya dibangun, dan kebutuhan fisiknya di genapkan, gitu.” Yang butuh tangan palsu dibantu, yang butuh kaki palsu di bantu, toh jumlahnya masih bisa dihitung jari.
“Jadi yang penting ini soal bagaimana kawan-kawan bisa bareng-bareng dengan pemerintah mewujudkan kebijakan yang unggul itu.
Menurut Luthfi, tentang setatus sosial bagi Disabilitas tidak ada perbedaan, karena hal ini merupakan hak asasi manusia, dan yang terpenting menurut Luthfi para Disabilitas harus membangun kepercayaan dirinya.
“Ketika tangan sudah dibantu, kaki sudah dibantu dan semuanya sudah tidak ada masalah dengan masalah-masalah dasarnya, kita isi otaknya kita isi hatinya, kompetensinya, setelah itu engga ada yang membedakan lagi.
” Jadi penting untuk, eee apa namanya, sadar posisi gitu, bahwa kita sama gitu. Dan kita berharap kedepan lebih baik lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga mengatakan, status sosial bagi Disabilitas adalah merupakan hak paten dan jika masih ada yang membedakan hal tersebut adalah kesalahan yang harus dikoreksi, ” pungkasnya.
Laporan:Sana
