JOURNAL NEWS Dalam upaya memperkuat sinergi antar instansi pemerintahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Barat, pada Senin (04/12/2023).
Dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan publik di wilayah Jawa Barat ini, R. Andika Dwi Prasetya selaku Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat disambut oleh tuan rumah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Jawa Barat, Finari Manan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Heru Pudyo Nugroho, Kepala Kanwil DJKN Provinsi Jawa Barat, Tavianto Noegroho, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Erna Sulistyowati.
Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Agung Pramono, turut berpartisipasi dengan membuka layanan pembuatan paspor kolektif, yang disebut sebagai “goes to Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai.” Hal ini sebagai wujud konkret dari upaya meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor.
R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, menyampaikan bahwa rapat tersebut penting untuk sinergi antar lembaga.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi sinergi antar lembaga. Kita bersama-sama harus terus bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Sementara, Erna Sulistyowati, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, menekankan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah merupakan hal yang sangat krusial.
“Koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah sangat krusial. Dengan bersinergi, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menciptakan suasana kerja sama yang produktif. Turut dibuka layanan pembuatan paspor kolektif oleh Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Agung Pramono, sebagai bentuk inovasi pelayanan publik. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
