DaerahPapua

TERKAIT PEMALANGAN LAPAS PEREMPUAN DAN ANAK KELAS II JAYAPURA DI KAMPUNG BIBIOSI, INI PENJELASAN KAKANWIL KEMENKUMHAM PAPUA

127
×

TERKAIT PEMALANGAN LAPAS PEREMPUAN DAN ANAK KELAS II JAYAPURA DI KAMPUNG BIBIOSI, INI PENJELASAN KAKANWIL KEMENKUMHAM PAPUA

Sebarkan artikel ini

Jayapura (JournalNews.id)-//
Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut, MUP, dimana beliau sampai turun ke lapangan dan berdialog dengan masyarakat adat guna menyelesaikan persoalan pemalangan Lapas Kelas II Jayapura di Kampung Bibiosi, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom,” ungkap Anthonius M Ayorbaba, SH, M.Si.

Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Papua di sela-sela kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji/Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Jayapura di Abepura.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Diketahui aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat adat Bate pada tanggal 20 Januari 2021 lalu di Lapas Kelas II Perempuan dan Anak Jayapura tersebut salah satunya terkait kekecewaan karena beberapa perwakilan anak kampung Bibiosi yang tidak lolos penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2021.

Disebutkan, terkait penerimaan CPNS Kemenkumham, tentunya kami tetap menunggu tidak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Keerom melalui Badan Kepegawaian Daerah agar dapat mempersiapkan para pemuda/i di Kabupaten Keerom.

” Kami berharap Pemkab Keerom bisa mempersiapkan Pemuda/i untuk mengikuti tes seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2022 kalau ada formasi, bisa juga ikut formasi di Politeknik Pemasyarakatan dan Politeknik Keimigrasian,” tutur Ayorbaba.

Di jelaskan Kakanwil Kemwnkumham Papua tersebut bahwa apa yang sesungguhnya terjadi adalah aspirasi masyarakat, tentunya kita akan upayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

” Untuk menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya harus mengikuti beberapa tahapan tes diantaranya, Computer Assisment Test (CAT), Kesamaptaan, Psykotest dan juga Wawancara.
Kami menunggu Pemkab Keerom untuk membahas ini lebih lanjut. Semoga ada pemuda/i Kabupaten Keerom yang juga menjadi bagian dari Kemenkumham,” tutupnya.(amrizul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *