Journal News.id // Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menggelar pertemuan Forum Komunikasi Dan Kemintraan Dengan Pemangku Kepentingan Utama Tahap I Tahun 2024, di Hotel Grande Arso II, Selasa (14/5/24).
Kegiatan ini dipimpin oleh Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut, MUP yang diwakili Plh. Sekretaris Daerah Lukas Saranga. Turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase, S.KM, MM, Pimpinan OPD Pemkab Keerom, Kepala Puskesmas dan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatannya Deni Jermy Eka Putra Mase mengatakan kegiatan rutin ini dilakukan sebagai wadah komunikasi dan kordinasi untuk menyamakan pemahaman dan penguatan strategi dalam mencapai tujuan bersama terwujudnya jaminan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
“Pertemuan ini dilakukan kurang lebih dua kali dalam setahun dan disini kami membahas sejumlah masalah atau isu-isu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Keerom, mulai dari masalah administrasi, penjaminan, BPJS kesehatan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, “terangnya
Sambungnya, selain melakukan evaluasi tentunya kami juga memastikan bahwa antara pemerintah daerah dengan BPJS kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama untuk menjaga stabilitas dari program kesehatan nasional yang ada di Kabupaten Keerom secara berkesinambungan dan berkelanjutan,” imbuhnya
Deny mengutarakan bahwa kendala krusial yang dihadapi adalah terkait dengan kecukupan anggaran daerah untuk penjaminan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Keerom yang bersumber dari APBD.
“Secara keseluruhan jumlah penduduk yang terdaftar di jaminan kesehatan atau BPJS ini sudah mencapai 96% yang artinya secara universal atau target yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu 95% Kabupaten Keerom masih aman untuk masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Plh Sekda Keerom Lukas Saranga menyampaikan Pemerintah terus berupaya dalam menjamin masyarakat dalam mendapatkan jaminan kesehatan.
“Dengan forum ini maka terbuka kepada kita bahwa apa yang menjadi beban dan kewajiban pemerintah serta bagaimana cara menyelesaikannya. Prinsipnya bahwa pemerintah tetap konsen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan seluruh keterbatasan kita tetap mencari solusi untuk mendukung seluruh program prioritas utamanya pelayanan dasar bidang kesehatan,” pungkasnya.
(@mrizul)
Komentar