Journalnews.id // Sumsel – Lahat || Menyoroti anggaran belanja Kecamatan Merapi Barat digunakan dalam beberapa bidang Pembelanjaan dari Belanja Daerah dan Belanja Operasi diantaranya; Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja modal peralatan dan mesin, yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah pada Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.
Mengunakan Anggaran APBD Tahun 2023 dengan rician sebagai berikut :
– Belanja Pegawai Senilai Rp.1.909.621.863
– Belanja Barang dan Jasa senilai Rp.485.260.777
– Belanja Modal Peralatan dan mesin senilai Rp.60.939.000, dari tiga bidang anggaran belanja yang menggunakan anggaran mencapai sebesar Rp.2.455.821.640; Miliyar.
Apa saja yang di belanjakan dari anggaran tersebut dan direalisasikan apa saja oleh pihak Kecamatan. Harus tanggung jawab dalam mengelola uang negara.
“Sedangkan didaerah kecamatan merapi barat banyak perusahaan seperti tambang batubara dan galian C tentunya pasti ada Presentasi/Royalte dari pihak Perusahaan yang mengalir untuk kecamatan.” Sabtu, 24/08/2024,
Terkait temuan tersebut “Camat merapi barat Herlambang di Konfirmasi wartawan Journalnews melalui Tlpnnya, no.081274825xxx Tidak ada Tanggapan.
Terpisah, Rabu-(23/8/24) melalui pesan Watsapp kami menerima pesan masuk dari camat melalui rekan kami “berisi
“Saya masih di plg, rapat koord di gria agung.
“Luruske bae..!!
Sorotan yang sama juga berasal dari ketua DPP AWDI ( Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia) Pusat Budi WS menyebut, anggaran yang dikeluarkan untuk pembelanjaan dalam beberapa bidang tahun anggaran 2023 itu perlu dilakukan pengawasan, baik oleh masyarakat awak Media, Lembaga maupun institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.” tegas Budi WS kepada wartawan sabtu, 24/08/24.
“Prinsip penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran semua transaksi keuangan harus tercatat dengan jelas dan dapat diakses oleh publik. dapat menciptakan rasa percaya dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran
karena dapat mewujudkan komitmen daerah untuk menuju demokratisasi di tingkat lokal. Transparansi juga dapat menjadi dasar bagi akuntabilitas publik, pengawasan terhadap pengelolaan dan penyimpangan penggunaan keuangan negara, dan korupsi.” Kata Budi WS
Penulis: Frengki.As
Ketua/Awdi lht
*Berita bersambung*
