Sampang, — Setelah Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK), H. Suja’i, menyoroti dugaan potensi pemborosan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Batu poro Timur 1, perhatian publik kini tertuju pada peran Satuan Tugas (Satgas) pengawas serta SPPG Savina Syafira selaku pihak pelaksana distribusi di wilayah tersebut.
Pertanyaan utama yang mengemuka adalah terkait mekanisme pengawasan Satgas dalam memastikan ketepatan sasaran MBG, mengingat sekolah penerima disebut tidak memiliki siswa aktif. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan.
Berdasarkan informasi yang berkembang, realisasi MBG di SDN Batu poro Timur 1 tetap dilakukan meskipun sekolah tersebut dikabarkan tidak memiliki peserta didik. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa penyaluran program lebih berorientasi pada pemenuhan data administratif dibandingkan prinsip tepat sasaran sebagaimana tujuan awal program.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah Satgas pengawas telah melakukan verifikasi faktual sebelum distribusi MBG dilaksanakan. Sebab, dalam pedoman pelaksanaan program, pengawasan berperan penting memastikan bantuan diterima oleh siswa yang benar-benar berhak.
Selain itu, beredar pula informasi yang menyebutkan adanya dugaan mendatangkan siswa dari sekolah lain, yakni madrasah ibtidaiyah (MI) yang berada di sekitar SDN Batu Poro Timur 1, guna menyesuaikan data penerima MBG. Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Jika dugaan tersebut terbukti, publik menilai hal itu berpotensi bertentangan dengan semangat program MBG yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yakni memastikan pemenuhan gizi anak sekolah dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pengamat kebijakan publik di Sampang menilai, fokus utama program seharusnya bukan pada jumlah realisasi administratif, melainkan pada manfaat nyata yang diterima peserta didik. Ketidaktepatan sasaran dinilai berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap program nasional strategis tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satgas pengawas MBG, SPPG Savina Syafira, maupun pengelola SDN Batuporo Timur 1 belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan berimbang dari semua pihak.
Publik berharap adanya evaluasi menyeluruh dan klarifikasi terbuka agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sampang benar-benar sejalan dengan tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi siswa secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. (ahd)
Komentar