Pamekasan,- Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW ) Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Independen Anti Korupsi ( INAKOR ) Jawa Timur secara resmi layangkan surat audiensi ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP ) Kabupaten Pamekasan dengan nomor : 003/58/196/II/2022,selasa ( 27/12/2022).
Pasalnya dalam pelaksanaan audiensi nanti yang akan dilaksanakan pada hari selasa (03/01/2023) tersebut,akan membahas terkait sebuah pekerjaan saluran irigasi yang berlokasi di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur,dan meminta pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ( DKPP ) diminta untuk menghadirkan PPTK,dan Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ), yaitu kepala dinas DKPP Kabupten Pamekasan.
Ketua DPW LSM Inakor Jawa Timur Misbahul Falah kepada Media Journal News.Id melalui via whatsapp mengatakan,bahwa dalam pekerjaan saluran irigasi tersebut dilokasi tanpa adanya papan informasi pekerjaan, sebagai bentuk keterbukaan publik yang mana telah bertentangan dengan perpres,dan juga tidak sesusai dengan yang dituangkan pemerintah dalam undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Transparansi mutlak dilakukan. Semua berhak tahu, dana yang digunakan milik masyarakat juga. Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana untuk memasang papan informasi proyek di lokasi, kalau tidak dianggap ya sebaiknya diberi sanksi,karena ini sudah jelas melangggar UU No 14 Tahun 2018 dan perpres,dan nantinya dari hasil audiensi, saya akan menjadikan acuan dalam pelaporan ke lembaga audit yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum ( APH ),”tutur Bahul ( sapaan akrabnya ) Ketua DPW LSM Inakor.
Lebih lanjut Bahul juga menambahkan,bahwa selain permasalahan papan informasi proyek,juga dalam pekerjaan dari segi kualitas dan kuantitas pekerjaan diduga sangat tidak sesuai dengan spek dan rabnya.
“Saya nantinya akan pertanyakan masalah dari segi kualitas dan kuantitas pekerjaan apakah sudah sesuai dengan spek dan rabnya,karena saya lihat dilokasi saat dikerjakan kondisi air mengalir di lokasi,ini sangat menyalahi aturan karena yang jelas dalam kondisi dilokasi ada aliran air jelasnya pekerjaan tersebut diduga tidak adanya pondasi,bagaimana ada galian pondasi kalau dikerjaan air mengalir disaluran yang sedang dikerjakan,”tambahnya.
Ketua DPW LSM Inakor berharap,agar pihak DKPP Kabupaten Pamekasan sebagai leading sektor pekerjaan tersebut untuk membekukan pencairannya sebelum diperbaiki sesuai spek dan rabnya.
“Saya selaku Ketua DPW LSM Inakor Jawa Timur akan meminta kepada Kepala DKPP untuk melakukan sidak kelapangan dan meminta untuk membongkar kembali pekerjaan tersebut untuk perbaiki dari awal,serta akan meminta juga untuk tidak melakukan pencairan kepada pihak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut,”harapnya.
Sampai berita di turunkan pihak DKPP dihubungi via telpon maupun whastapp tidak ada respon.(ahd)
