Journal News.id_Keerom // Dewan Adat Keerom (DAK) menyesalkan salah satu Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO Sahabat Alam Papua tidak berkoordinasi resmi yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat diwilayah Kabupaten Keerom pada kegiatan pemetaan wilayah adat beberapa waktu lalu di Kota Jayapura.
Sekretaris Dewan Adat Keerom Raymond May mengatakan hal tersebut pada keterangan persnya, Rabu (1/3/23) di salah satu tempat di Jalan Garuda Arso 2.
“Pada prinsipnya itu kegiatan yang baik, kami pengurus pusat DAK sangat-sangatlah mendukung. Seharusnya ada kordinasi dan komunikasi yang resmi kepada kami DAK Keerom, sehingga kita bisa mengutus tokoh-tokoh dari ketujuh suku yang ada untuk bisa mengikuti kegiatan itu,” bebernya.
Raymond May mengemukakan bahwa kepengurusan resmi DAK Keerom periode 2022-2027 sudah terbentuk, sehingga kami telah memiliki sejumlah program kerja termasuk pemetaan dari 7 wilayah adat Kabupaten Keerom.
“Kami melihat bahwa dengan kegiatan pemetaan wilayah adat, tentunya itu merupakan salah satu program kerja DAK Keerom yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 lalu dan melibatkan kepala suku 7 wilayah adat bekerjasama dengan salah satu NGO di Papua,” sebutnya.
Katanya lagi, seiring waktu berjalan kami melihat bahwa ada segelintir oknum masyarakat adat dan pemuda yang berjalan dan berkomunikasi dengan pihak lain tanpa berkordinasi dengan pengurus DAK Keerom.
“Ya..kami tidak tahu, apakah ada kepentingan lain dalam kegiatan tersebut, sebab tokoh-tokoh yang hadir pada saat kegiatan itu adalah mereka yang diambil tanpa adanya kordinasi resmi dengan kami pengurus DAK Keerom,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia berpesan tuk saling menghargai dan menghormati sesama anak bangsa demi terjaganya rasa persatuan.
“Pada prinsipnya kami (DAK Keerom) tetap membuka diri kepada pihak manapun untuk melakukan segala aktifitas yang baik, “tapi alangkah baiknya etika saling menghargai itu tetap dikedepankan,” pungkasnya.
Sementara itu, Laurens Borotian, Ketua 1 DAK Keerom meminta kepala-kepala suku, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) wilayah dan anak- anak adat untuk mengikuti instruksi dan program resmi Ketua Dewan Adat Keerom dengan tidak melawan ketentuan organisasi.
“Para kepala suku khususnya Ketua Dewan Adat Suku (DAS) diwilayah masing-masing itu perlu mengikuti instruksi resmi dari Ketua DAK Keerom, tidak membuat gerakan-gerakan yang dapat membuat kita terpecah belah yang dapat merugikan kita semua masyarakat Kabupaten Keerom.
(@mrizul)