Surabaya,- forum NGO Madura Melakukan Aksi Demonstrasi ke Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur dan di lanjutkan ke Polda Jatim Menuntut agar semua hibah yang masuk ke madura segera ditindak lanjuti karena ada indikasi fiktif tidak profesional bahkan syarat dengan dugaan melawan hukum dalam pelaksanaanya.senin (13/02/2023).
Korlap aksi yang sekaligus Presiden Forum NGO Madura Zaini Wer-wer dalam orasinya mengatakan,”saya lakukan aksi kesekian kalinya ini dilakukan demi memberikan dukungan kepada KPK dan polda Jatim selain mengevaluasi kinerja dari anggota DPRD prov Jatim agar membenah diri supaya lebih baik dan terus membaik,”tuturnya.
Sementara korlap dan orator Aksi lainnya menuntut ke Polda jatim dan KPK karena hampir Semua hibah dari tahun 2020 2021, 2022 tidak jelas bahkan syarat penyimpangan ketika ditelisik sekitar ada 1 triliun lebih hibah yang masuk ke madura.
“Pasca OTT KPK Salah satu pimpinan DPRD provinsi jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak dan tiga tersangka lain dengan menyita uang 5 miliar rupiah, KPK tetap konsisten dalam pengembangkan kasus OTT tersebut,” teriak salah satu orator tosan dan Rahem
Sementara dalam aksi tersebut di temui oleh PNS dari perwakilan sekretariat Dewan,tapi tidak lama kemudian di usir dan di suruh masuk karena di anggap bukan kapasitasnya menjawab dari bentuk klarifikasi dan temuan dari kami.
“Kami minta anda pergi karena anda hanya PNS yang tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan kami,saya minta keluar dan temui kami para anggota DPRD perwakilan dari fraksi Demokrat,PKB,PDI – P,dan Nasdem,”pinta orator aksi.
Lebih lanjut dengan teriakan orator mengatakan,”Kami dari forum NGO MADURA tujuh desakan serta dukungan kepada Polda Jatim dan KPK RI,diantaranya:
- KPK ATAU POLDA JATIM dan APH di wilayah masing masing Segera usut tuntas semua dana hibah yang masuk ke madura sejak 2020, 2021, 2022 khususnya di Pamekasan
- Segera Selidiki semua hibah yang mengalir dari fraksi partai DEMOKRAT, Parta PDIP, Partai Gerindra, Parta PKB dan Nasdem
- KPK Segera Memanggil semua Dewan Dapil Madura Yang terlibat dalam jual beli hibah prov. Jawa timur ketiap tiap korlap pokmas
4.KPK & POLDA JATIM Segera Proses (HG)Hibah Gubernur yang selama ini tidak jelas dan tidak transparan dalam realisasinya bahkan terindikasi fiktif tidak sesuai dengan aturan bahkan cendrung praktik melawan hukum - APARAT PENEGAK HUM (APH) dari tiap tiap wilayah masing masing Segera ambil langkah Taktis dalam menangani hibah yang salama ini hanya dijadikan tempat pencucian uang Di MADURA
- Ketua DPRD prov jatimur segera mundur dari jabatannya
- Segera publikasikan proses penyelidikan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHC-HT) thn anggaran 2021 yang telah di tangani Polda Jatim,kalau Kejari pamekasan mampu melahirkan 1 tersangka dari dinas Kominfo masak sekelas Polda tidak mampu?,”ucapanya saat berorasi.
Sementara Abusidik selaku pelapir dari salah satu ASN Pamekasan dalam orasinya di depan mapolda Jatim menyampaikan,”saya selaku ASN Pamekasan bukan meminta jabatan,tapi saya hanya meminta hak kami yang sudah dirampas dengan dalih dialihkan ke infrastruktur,dan saya meminta segera Tangkap Bupati pamekasan dan tim gar TPP ASN karena di duga melakukan pengalihan sepihak mall administrasi dan penyalah gunaan wewenang,”ucap Abusidik dengan nada keras.
Sementara di depan kantor mapolda jawatimur di temui langsung oleh Dirkrimsus bersama kasubdit Tipikor Polda Jatim dan jajarannya menyampaikan di depan para demonstran,” kami akan mengawal sampai tuntas persoalan ini, dan kami terus berupaya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan kami,adik adik jangan khawatir kami bekerja sesuai dengan koridor yang ada dan kalo ada anggota kami yang nakal atau 86 segera laporkan ke kami,” sampainya.(ahd)
