Sentani (JournalNews.id) – Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mengatakan masalah kemajuan dan kesejahteraan di Papua selalu menjadi perhatian Pemerintah Pusat, yang mana salah satunya dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan kualitas pendidikan di Papua.
Hal ini ditegaskan usai dirinya mengikuti prosesi launching sekaligus pelantikan rektor dan pejabat struktural Universitas Papua Madani Jayapura, di Kota Jayapura, pada Rabu (15/2/2023).
Sedangkan terkait situasi Papua dalam beberapa waktu terakhir, Hidayat Nur Wahid menyampaikan turut prihatin atas musibah gempa di Jayapura dan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan Kelompok Separatis Teroris Papua di beberapa wilayah di Pegunungan Papua.
“Tentunya kita ikut berduka dengan kejadian gempa bumi kemarin, terjadinya pembakaran pesawat di Nduga, kemudian warga sipil yang eksodus hingga terjadi jatuhnya korban, tentu di satu pihak kita menegaskan tentang adanya masalah-masalah ini juga bisa menjadi sarana untuk menguatkan kebersamaan warga Papua dan Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Dirinya mencontohkan, seperti kondisi saat ini ketika terjadi gempa di Jayapura kemudian Pemerintah Pusat menunjukkan kepedulian dengan datang memberikan bantuannya kepada korban dan juga pemerintah daerah.
“Kami juga sudah mengingatkan Kementerian Sosial dan juga rekan-rekan Baznas untuk memberikan bantuan kepada warga kita korban gempa di Jayapura ini, tapi juga secara umum menghadirkan kesejahteraan umum kepada seluruh warga Papua,” ujarnya.
Menurut Nur Wahid, dengan menghadirkan kesejahteraan, sehingga salah satu pintu yang selalu dijadikan alasan untuk menuntut adanya gerakan seperatisme di Papua akan bisa terkoreksi.
“Kalau warga secara ekonomi sudah disejahterakan, pendidikan sudah dimajukan, bila ada masalah hendaknya mendapat perhatian, kita berharap karenanya permasalahan yang terkait dengan kekerasan, tindakan kriminal dan apapun yang kemudian justru menyusahkan warga Papua sebaiknya memang dihentikan, tidak dilanjutkan karena tidak ada yang diuntungkan, kecuali malah menambah sengsara warga Papua itu sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan masyarakat Papua harus bersyukur atas perhatian besar pemerintah untuk kemajuan kesejahteraan rakyat Papua, diantaranya dengan menaikkan 2,25 persen Alokasi Dana Otsus Papua dari DAU Nasional pertahun dan akan dibayarkan sampai tahun 2041 dengan perkiraan sebesar Rp234,6 trilyun.
Sedangkan untuk alokasi dana pendidikan di Papua melalui Alokasi Dana Otsus Papua wajib diberikan sebesar 35 persen, hal ini berarti telah melampaui ketentuan UUD yang menetapkan 20 persen alokasi dana pendidikan dari APBN/APBD. (RZR)
Atasi Masalah Kesejahteraan Papua Melalui Peningkatan Kesejahteraan Dan Mutu Pendidikan
