NasionalRagam

Kenaikan BBM dan Janji Palsu Jokowi

131
×

Kenaikan BBM dan Janji Palsu Jokowi

Sebarkan artikel ini

JOURNAL NEWS | Hati pemilih Jokowi terluka bahkan lewat sosmed milik Jokowi diserbu oleh oara pemilihnya dengan menyebut mereka menyesal pilih Jokowi.

Ini lebih diakibatkan lantaran tak kompetennya kepemimpinan Jokowi dan para menterinya dengan gagahnya menaikan BBM.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Bukan hanya impor pangan, Janji palsunya dan kebohongannya terulang lagi pasalnya pada Juli 2022 mantan Wali Kota Solo ini menyebut BBM tak akan naik sampai Desember. Alhasil pada September merangkak naik.

Gampang saja menangani BBM tak naik pembangunan infrastruktur 2023 naik Rp329 triliun kan itu bisa dipangkas, toh masyarakat tak terlalu beton.

Kedua dana korupsi Surya Darmadi senilai Rp104 triliun bahkan lebih di sita negara dan dipakai untuk subsidi serta Rp20 triliun korupsi BPJS sampai dana konsorsium 303.

Tapi pemerintah tak menggunakan akal mereka jadi mereka menggunakan rumus short cut atau jalan pintas.

Jangan ada lagi kata “pro rakyat” sudah tak berguna harga kebutuhan pokok naik di saat rakyat lagi susah dan menderita akibat Covid-19. Saya heran bukannya mengobati malahan lebih membuat rakyat sengsara.

Anehnya saat kenaikan BBM Jokowi menyalahkan pemilik mobil. Ini gaya politik cuci tangan sang Kepala Negara.

Yang bikin publik kecewa mana capres-capres yang berani berdiri unruk rakyat dan menentang kebijkan ini. Sebetulnya Mega dan Puan bisa tegur keras Jokowi dia kan dicalonkan PDIP.

Saat ini tak ada lagi legistator berhaluan moderat semua berpikir masalah (3P) partai, perut dan pribadi mereka.

Saya rasa sensivitas bahkan sense of concern atau rasa peduli pemimpin kita sudah mokat (bahasa prokem mati). Disaat yang sama harga minyak mentah dunia turun justru Indonesia menaikan BBM.

Sampai media terbesar di Inggris Reuters menyindir kenaikan tersebut dan mengangkat berita kenailkan BBM sebagai headline, menurut mereka akan ada pergolokan politik sampai ekonomi

Tak ada para legislator yang berhaluan moderat dan konservatif untuk memblokade program “menyengsarakan” ini.

Jerry Massie : Direktur Political and Public Policy Studies

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *