JOURNAL NEWS -Ratusan Tenaga Honor yang tergabung dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah(SKPD) dari Papua dan beberapa wilayah lainnya menggelar aksi Damai di depan Istana Negara, Pada Hari Rabu( 24/5/2023).
Aksi Damai temanya Papua untuk Nusantara K2. Di mulai dari Hari Rabu,Kamis,jumat (24/25/26/2023) dilakukan di Istana Presiden.meraka yang datang dari seluruh pelosok Indonesia, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Maluku, Aceh, Jateng, Jatim, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Papua, Dan dari perwakilan tiap Propinsi DPW dan DPD Se-Indonesia termasuk DPD AHN K2 Kabupaten Cianjur Jawa barat.
Ketua AHN K2 Kabupaten Cianjur Yanto Susilo SH Mengatakan, Kami dari AHN K2 Se-Indonesia melakukan aksi Damai dengan tema Papua untuk Nusantara berlangsung selama tiga Hari.
” 5 Tuntutan yang kami desak supaya Pemerintah terutama Kepala Negara, secepatnya memperhatikan dan segera dibuatkanya regulasi kebijakan khusus terkait penyelesaian sisa Tenaga Honorer kategori 11 Se-Indonesia” Ungkap Ketua DPD AHN Kabupaten Cianjur Yanto Susilo SH Jumaat (26/5/2023)
Lima Tuntutan Aksi Damai Papua untuk Nusantara Yaitu
1. Segera dibuatkan regulasi kebijakan khusus terkait penyelesaian sisa tenaga Honorer Kategori II Seluruh Intansi Pusat dan Daerah sejumlah 180.797 yang belum di nyatakan lulus CPNS 2013 berdasarkan database BKN untuk diproses pengangkatan ASN/PNS merujuk ke PP 48/2025, Jo 43/2007,Jo 56/2012 melalui Jalur Khusus dan kebutuhan Khusus masa anggaran 2023 dengan kebijakan khusus Keputusan Presiden Republik Indonesia.
2. Segera dibuatkan regulasi pengangkatan proses tahapan pendataan Non ASN melalui Portal BKN Secara Berkeadilan sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
3. Segera diangkat Menjadi ASN/PNS Formasi ASN 2021 Papua dan Papua Barat Sejumlah 41.378 dan membuat kebijakan Khusus 80% Orang Asli Papua (OAP) Dan 20% Non OAP pengangkatan ASN/PNS Papua dan Papua Barat Termasuk yang berkaitan dengan Regulasi Daerah Otomi Baru (DOB) agar diberikan kesempatan untuk Tenaga Non ASN Wilayah Kabupaten/Kota Papua dan Papua Barat.
4.Segera diproses penetapan NIPPPK bagi Tenaga Honorer yang Sudah mengikuti tes PPPK.
5. Pemerintah tidak membuka pengangkatan ASN Formasi Umum 2023 Sebelum Penuntasan Poin 1,2,3,4 diselaikan.
5 Tuntutan tersebut Kami sampaikan melalui Aksi damai Papua untuk Nusantara di Istana Presiden ini Berjalan dengan Damai, Aman dan Lancar.
Selain itu Ketua AHN DPD Kabupaten Cianjur berharap Pemda Cianjur Khusunya pada Bupati Cianjur, Membantu mendorong Pada pemerintah Pusat untuk merealisasikan pengangkatan Kategori dua (K2), Dan Ketua AHN Kabupaten Cianjur meminta pada Bupati Cianjur segera mengajukan Anjab ABK kebutuhan pegawai Kabupaten Cianjur, dan juga memprolitaskan dalam hal pengangkatan ASN/PNS ataupun P3K memprolitaskan kategori Dua,untuk segera di angkat menjadi ASN/PNS atau ASN P3K. Terus mendorong Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan Kategori dua sebanyak 1500 K2 Lintas OPS yang tersebar di Kabupaten Cianjur.
” Kami dari DPD Kabupaten Cianjur Selalu terus Mengawal dan akan terus menyuarakan Tuntutan-tuntutan dari rekan AHN K2 dari seluruh Indonesia. Kami semua para Honorer akan terus satu suara untuk terus menuntut hak-hak kami, dan akan terus mengadakan aksi bila mana 5 Tuntutan tersebut belum di Realisasikan oleh Pemerintah Khusunya Kepala Negara Republik Indonesia”.
