YM-Budiarto
Media Klik Indonesia
Reporter: Frengky.as
*Journalnews.id*
SUMSEL || Kabupaten Lahat – Pasangan calon Bupati Lahat.Yulius Maulana – Budiarto, secara resmi menerima surat keputusan (SK) persetujuan B1 Parpol KWK dari Partai Hati Nurani Rakyat [HANURA] Senin, 26/8/2024, untuk maju di Pilkada serentak di Kabupaten Lahat pada Periode 2024-2029,
Berkas formulir persetujuan B1 KWK tersebut, diserahkan langsung disekretariat DPC Partai Hanura, untuk mendukung penuh pasangan calon Bupati Lahat Yulius Maulana,ST dengan Calon wakil Bupati Lahat Budiarto Mansur,”
Hal itu terbukti dengan diserahkannya secara langsung B1 KWK dari DPC Hanura Kabupaten Lahat ke pada Yulius Maulana ST. Dengan amanat yang diberikan oleh Hanura tersebut Yulius Maulana,ST sebagai Calon Bupati kabupaten lahat yang diusung, sangat berterimakasih pada seluruh tingkatan pengurus Hanura baik itu DPC, DPD atau DPW bahkan DPP.
Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Akhirnya DPC Partai Hanura Kabupaten Lahat secara resmi memberikan dukungan pada pasangan Yulius Maulana,ST Dan Dr.H.Budiarto Marsul, SE.,MS.i untuk mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lahat periode 2024-2029.
Ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab, setelah ini kita akan berjalan bergandeng tangan bersama-sama untuk memenangkan pilkada Kabupaten Lahat, Periode 2024-2029 semoga hal ini menjadi langkah awal kabupaten lahat untuk lebih baik,” ungkapnya YM di sekretariat DPC Hanura.
Terlihat beberapa petinggi Dewan Pengurus Cabang Hanura Kabupaten Lahat bersama menyerahkan B1 KWK untuk pasangan Calon Bupati Lahat Yulius Maulana ST Dan Calon Wakil Bupati Lahat Dr.H.Budiarto Marsul, SE.,MSi.
Dengan Mengucapkan Syukur alhamdulillah, Yulius mengatakan, atas penerimaan surat persetujuan B1 KWK dari partai Hanura ini merupakan bentuk komitmen serta keseriusannya dalam melanjutkan proses pendaftaran pada Pilkada Lahat 2024-2029.
selain partai Hanura ada partai Gerindra dan PPP, PDI-P, “Mantan wakil bupati Empat Lawang ini Yulius Maulana menyampaikan,
B1 KWK adalah salah satu surat penting dalam proses pencalonan kepala daerah di Indonesia. Surat ini merupakan rekomendasi dari partai politik yang menyatakan dukungan resmi mereka kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota.
Tanpa surat B1 KWK, pasangan calon tidak bisa mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut serta dalam pemilihan.*45* Awdi
