Jawa Timur,- Aliansi lembaga swadaya masyarakat Madura Melakukan Aksi Demonstrasi ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur Menuntut agar semua hibah Gubernur yang masuk ke madura segera ditindak lanjuti karena ada indikasi fiktif tidak profesional bahkan syarat dengan dugaan melawan hukum dalam pelaksanaanya,selasa (21/02/2023).
Munurut Zaini Wer-wer ketua komunitas monitoring dan advokasi (KOMAD) yang sekaligus merupakan Selaku presiden forum NGO Madura Bersama Musfik inthegenk Jaka Jatim melakukan aksi demonstrasi demi memberikan dukungan kepada KPK serta aparat penegak hukum di semua wilayah masing masing.
“Kami dari aliansi LSM Madura datang melakukan aksi tidak untuk memberikan dukungan ke KPK agar dana hibah yang sudah masuk di wilayah madura untuk semuanya dilakukan penyelidikan,karena menduga banyakanya pekerjaan dana hibah Provinsi yang ada di Madura hanya dijadikan lahan memperkaya diri,”teriaknya dalam penyampaian orasi di depan kantor Gubernur Jatim
Mereka dalam orasinya juga menuntut agar angaran hibah gubernur jangan di jadikan lahan memperkaya diri serta kelompok nya dan jangan di jadikan alat politik mereka juga menuntut seret gubernur Jatim dan segera periksa.
” Kami meminta agar tuntutan kami segera ditindak lanjuti yaitu,1. Kpk segera periksa gubernur jawatimur terkait realisasi hibah gubernur sejek thn 2019-2022
- Gubernur jawatimur selaku selaku pemangku kebijakan mustahil jika tidak cawe cawe dengan dana hibah yang saat ini lagi ber masalah
- Kpk jangan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum karena sana hibah provinsi Jawa timur di cairkan melalui SK gubernur sebelum masuk ke rekening pokmas atau pun ke tiap tiap lembaga
- Kpk segera selidiki aliran dana hibah gubernur (HG) yang di tengerai di jual belikan dan tebang pilih ke pada lembaga,yayasan,kelompok dan lain lain yang bukan pendukungnya,”tambahnya dalam tuntutannya.
“Kami akan membacakan beberapa anggaran yang dikucurkan pada dana hibah Provinsi sejak kepemimpinan Khofifah dan Emil dari tahun 2019 sebesar Rp 8.897.604.957.124,00 pasca P-APBD
Thn 2020 sebesar Rp 10.080.713.190.142,00 pasca P -APBD
thn 2021 sebesar Rp 9.259.050.002.270,00 pasca P-APBD
Thn 2022 sebesar Rp 9.402.180.000.000,00 pasca P-APBD,di tambah lagi anggaran pada thn 2023 sebesar Rp. 3.704.144.127.678,00 Rancangan KUA-PPAS 2023,”tambahnya.
Dalam pelaksanaan aksi kali ini ikut memantau jalannya aksi demonstrasi di depan kantor gedung gubernur jawatimur terlihat dari beberapa anggota kepolisian dan TNI untuk menjaga jalannya aksi tersebut agar tetap aman terkendali dan kondusif
Sampek berita ini di turunkan tidak ada satupun perwakilan dari gubernur ataupun dari ibu gubernur menemui massa aksi.
Namun Musfik inthegenk selaku korlap aksi terus melakukan orasi secara bergantian menyampaikan aspirasi serta temuan temuan di lapangan tapi sayangnya ibu gubernur tidak menemui massa aksi demonstrasi.(ahd)
