Sentani (JournalNews.id) – Perwakilan Pemuda Kabupaten Jayapura akhirnya angkat bicara terkait beberapa statement aktivis pemuda lainnya di sejumlah media sosial yang meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Jayapura untuk melakukan perombakan jabatan di Pemkab Jayapura.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayapura Christopher Paulus Suebu merasa perlu menyampaikan pandangan pemuda terkait dinamika tersebut.
Menurutnya, statement aktivis pemuda yang disampaikan melalui media-media sosial merupakan usulan di luar kewenangan mereka.
“Sebagai ketua KNPI saya berharap seluruh pemuda-pemudi di Kabupaten Jayapura, mari kita satukan barisan untuk memgawal semua proses yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayapura,” kata Christoper Suebu, Selasa (3/1) sore.
Terkait kehadiran Pj Bupati, kata Christopher, kita semua sudah mengerti proses yang berlangsung dan telah selesai, sehingga saat ini waktunya untuk Pj Bupati melanjutkan pemerintahan di Kabupaten Jayapura.
“Jadi kita jangan mengacaukan proses-proses ini dengan membuang isu-isu miring yang akan mengacaukan keharmonisan dan memecah-belah pemuda di Kabupaten Jayapura,” pintanya.
Christopher berharap para pemuda bisa bersatu mendukung kerja Pemkab Jayapura di bawah kepemimpinan Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo dan Ibu Sekda Hana Hikoyabi.
“Mari kita kawal proses pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Jayapura bersama-sama dengan Pj Bupati yang sudah hadir di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Tokoh pemuda lain, Jack Judzoon Puraro selaku Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) menyampaikan bahwa jabatan birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Jayapura ditempatkan berdasarkan keahlian dan pangkat jabatan yang bersangkutan.
“Jangan kita merasa karena Pj Bupati yang ada saat ada dukungan dari kita lalu kita bisa mengintervensi jabatan-jabatan birokrasi di pemerintahan,” ungkapnya.
Menurut Jack Puraro, Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayapura semua berada pada Pj Bupati Jayapura.
“Oleh karena itu saya minta hentikan semua opini yang hanya untuk kepentingan sesaat. Saya mau sampaikan Pj Bupati Jayapura milik semua orang masyarakat Kabupaten Jayapura, sehingga tidak ada klaim-klaim siapa pun bahwa Pj Bupati adalah miliknya, untuk mengintervensi birokrasi pemerintahan di Gunung Merah ini,” tegasnya.
Ia juga mengajak semua pihak, untuk memberi ruang kepada Pj Bupati untuk.melakukan tugas yang telah diembankan oleh negara dalam mengurus masyarakat di Bumi Kenambai Umbai.
Sementara itu Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Jayapura Nelvis Manobi menyebutkan proses penetapan Pj Bupati sudah selesai, sehingga tidak boleh ada intervensi dari manapun terlebih Partai Politik tertentu.
“Kita harus berada di luar pemerintahan, dan kembali ke parpol masing-masing untuk mempersiapkan diri menuju 2024, Pemerintahan ini kita biarkan berjalan sesuai dengan Undang-undang,” kata Nelvis yang juga Ketua Harian salah satu Parpol ini.
Masih kata Nelvis, Pemuda atau kelompok yang ada semua sebaiknya melebur diri untuk bersatu dan bergandengan tangan mendukung pemerintahan agar berjalan secara baik.
Hal ini perlu ditegaskan kembali, karena Pemuda juga harus memberikan kontribusi positif untuk mendukung pembangunan dapat berjalan baik untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat. (RZR)
