JAYAPURA (JournalNews.id) – Dinamika situasi sosial politik dan kemasyarakatan yang terjadi di Papua sampai saat ini masih hangat diperbincangkan. Untuk itu, GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) merupakan organisasi pemuda yang berbasis kekristenan dan terbentuk secara nasional merasa perlu menyikapi situasi sosial politik yang terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Provinsi Papua.
Hal ini dikatakan oleh Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua Dominggus B. Stanley Noya, menyikapi situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi di Bumi Cenderawasih ini akhir-akhir ini.
DPD GAMKI Provinsi Papua, menurut Dominggus Noya, selaku organisasi pemuda yang berbasis Kristen, merasa perlu menyampaikan beberapa hal terkait situasi di Papua.
“Yang pertama terkait dengan Daerah Otonomi Baru atau DOB, di mana saat ini sudah ada tiga daerah otonomi baru hasil pemekaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kini sudah ada tiga provinsi baru di Papua,” kata Dominggus Noya didampingi Sekretaris DPD GAMKI Papua Obed Worembai dalam rilisnya, Senin, (17/10) siang di Jayapura, Papua.
Dikatakan juga, pemekaran atau DOB di Papua telah melewati pergumulan yang panjang, baik itu yang pro maupun kontra.
“Tapi kami melihat dari perspektif pemuda, pemekaran provinsi baru ini akan memberi banyak dampak positif seperti kewenangan dan juga dampak ekonomi masyarakat. Serta, hal-hal positif yang dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Dominggus juga menambahkan, walaupun dari perspektif yang lain akan berdampak pada integrasi Nasional. Namun, pihaknya menilai jalan terbaik untuk menjawab persoalan-persoalan di Papua saat ini, baik terkait kondisi sosial, politik, ekonomi dan pendidikan di Papua, setelah sekian lama ditambah dengan banyak hal yang belum tuntas, maka melalui pemekaran atau daerah otonomi baru akan berdampak bagi masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Tentunya, kami berharap ada perlindungan dan juga proteksi hak-hak OAP agar dapat diperhatikan dengan baik. Walaupun, kebijakan pemerintah selalu memiliki kepentingan bagi kesejahteraan masyarakat, hanya saja dalam pendekatannya itu yang harus kita kawal dan kami dari GAMKI siap untuk mengawalnya,” ujar Dominggus dengan nada tegas.
Sehingga, dampak pemekaran ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama OAP.
Selanjutnya, yang kedua, GAMKI juga menyikapi situasi saat ini di Papua berkaitan dengan proses hukum yang dihadapi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Oleh karena itu, kami berharap dalam proses penyembuhannya bapa Gubernur Lukas Enembe bisa dipulihkan. Sehingga dalam kesehatannya itu, beliau bisa menghadapi tugas dan tanggung jawabnya itu,” sambung Dominggus.
Untuk itu, dirinya juga berharap dalam menghadapi proses hukumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe dapat menjalaninya dengan baik.
“Tentunya, kita mendukung dengan pendekatan azas praduga tak bersalah dan kami juga memberi edukasi, bahwa semua warga negara sama di mata hukum dan wajib menjunjung tinggi penegakan hukum tersebut,” paparnya.
Dalam pernyataan sikapnya, DPD GAMKI Papua meminta kepada seluruh elemen masyarakat, untuk mendukung proses hukum ini tetap berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh dengan berita HOAX (bohong) yang beredar, sehingga dapat berpengaruh kepada kondisi kamtibmas di Papua. Terlebih lagi, pasca ditetapkannya Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK RI beberapa waktu lalu.
Selain Gubernur Lukas Enembe, sebelumnya KPK juga menetapkan tersangka kepada Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak dan Bupati Mimika Eltimus Omaleng. (RZR)
