Journal News.id.Wakil Bupati Corebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M. Si, laksanakan monitoring dan evaluasi Team Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ) bertempat di Balai Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Rabu 7/9/22.
Sebelum tiba di balai Desa Keraton Hj.Wahyu Tjiptaningsih berkenan mengunjungi Rumah tidak layak huni (Rutilahu ) milik warga Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
Sebelum acara dimulai Wakil Bupati Hj. Wahyu Tjiptaningsi S,E, M,Si memberikan bingkisan kepada empat warga Desa keraton sebagai bentuk peduli pada orang miskin.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Cirebon Hj.Wahyu Tjiptaningsi, S,E, M,Si, Camat Kecamatan Suranenggala Masruhkin, Sekmat Kecamatan Suranenggala Rodiya, perwakilan dari Dinsos Kabupaten Cirebon, perwakilan dari DKPP, perwakilan dari Disdukcapil, Diskominfo, Danramil Suranenggala , perwakilan dari Polsek Kapetakan, petugas puskesos, TKSK, para kuwu Kecamatan Suranenggala, anggota BPD Desa Keraton.
Wakil Bupati Cirebon Hj.Wahyu Ciptaningsi,S,E, M,Si, mengatakan bahwa kehadiran Kami disini yaitu dalam rangka monotoring TKPKD di Kecamatan Suranenggala, karena di Kecamatan Suranenggala ini tingkat kemiskinanya hampir mencapai 68 persen lebih,Karena kita ingin kehadiran pemerintah Daerah terkait kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Ayu panggilan akrabnya
” Kita langsung sufort terkait bantuan rutilahunya, begitu juga dengan BPJS, PKH, BPNT, dan bantuan yang lainya, “tegas Ayu
Soal data kemiskinan yang masih simpang siur Ayu menjelaskan sesuai DTKS yang dilaporkan di Kemensos, BPS itu secara keseluruhan Kabupaten Cirebon hampir 70 persen ini terbukti kemiskinan yang dilaporkan 68 persen, oleh karenanya kita verifikasi dan validasi data , Kita inginkan data single best,” jelasnya
” Berdasarkan ketentuan aturan dari Kemensos harus verifikasi atau updet data tiap bulan,”ujarnya
Lebih jauh Ayu menambahkan bahwa yang dilaporkan tiap bulan tidak secara keseluruhan hanya saja apabila ada masyarakat yang meninggal, masyarakat perubahan secara ekonomi, dan masyarakat yang pindah ini yang dilaporkan tiap bulan,”ungkapnya
” Data yang sudah dimusrembangkan adalah itu data yang sudah benar-benar valid,” tandasnya
Ayu menambahkan, ada pentidaklayakan sebanyak 13.000 orang yang sudah kita monitoring di 14 Kecamatan, ini akan terjadi pengurangan karena sudak tidak layak dan disini kita bisa menyisikan anggaran yang begitu besar,”ungkap Ayu
” Ada 28 ribu masyarakat yang sudah meninggal tapi masih ada namanya, maka dari itu kita minta pada pa Kuwu dan Disdukcapil untuk melaporkan warganya yang sudah meninggal, sekaligus buatkan akte kematian,”pungkasnya
Kami berharap pada para kuwu dan teman-teman puskesos yang hadir disini bisa langsung action dilaporkan agar penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa signifikan ,”harapnya
Sementara Kuwu Desa Keraton Muali mengatakan bahwa kami merasa kebingungan terkait kategori miskin dan seperti apa dari miskin itu sendiri, sebab ketika ada bantuan semua masyarakat merasa miskin semua, ini menkadi polemik dan menjadi resiko sebagai pemimpin daerah yang paling bawah saya yakin para Kuwu sudah siap mental dan siap pikiran dalam menghafapi hal itu,”Kata Kuwu Muali
” Yang paling penting bagaimana cara penanggulangan krisis moral dan krisis mental masyarakat yang merasa miskin dan pura-pura miskin, itu yang menjadi PR kita bersama,”tegas Muali
Masih menurut Muali, coba bayangkan masyarakat se-kecamatan Suranenggala ada 40 ribu ketika ditanya satu persatu ketika ada bantuan pasti mereka menjawab miskin semua, karena ada bentuk bantuan,”ujar Muali
” Saya yakin pemerintah daerah benar-benar ingin mengentaskan kemiskina, namun ada suatu hal yang penting yaitu bagaimana menanggulangi krisis moral dan krisis mental masyarakat kita ini,”tegasnya
Lebih lanjut dikatakan Kuwu Muali bahwa Kami ingin ada orang yangemberikan pengertian dan pemahaman terhadap masyarakat baik oleh ulama-ulama dan Kyai -Kyai yang ada di Kampung terkait pembangunan moral dan mental agar supaya masyarakat tidak berpura-pura miskin,” tambahnya
Kuwu muali juga menuturkan bahwa ada warga yang punya kartuKIS FBI, tapi banyak yang tidak aktif, ini semua disebabkan telah terjadi pencurian nomor Nik, sehingga mereka yang tidak layak dapat FBI bisa dapat, ini semua diakui oleh pihak BPJS bahwa telah terjadi pencurian NIK,intinya Kami mendukung langkah -langkah dari pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cirebon,”sambungnya
” Hasil audensi Kami dengan BPJS isinya menghawatirkan adanya pencurian nomor NIK yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak layak,”pungkasnya
Laporan:Sana
