Keerom (Journal News.id)-
Lapas Perempuan dan Anak Jayapura kelas III Jayapura menerima Kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Hukum dan Ham RI Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase rangka Pemantauan dan Pembinaan Pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WBBM, Kamis (17/3/22) di Bate Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom
Pada kunjungannya tersebut, Staf Khusus Menteri Hukum dan Ham RI beserta tim didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, SH, M.Si.
Kedatangan Fajar Lase di sambut Kepala Lapas Perempuan, Sarlota Hay, SH dan Seluruh Staf dengan tarian- tarian khas Papua yang dibawakan oleh para warga binaan.
Pada kesempatannya Staf Khusus Menteri dan Ham RI beserta tim meninjau langsung fasilitas Lapas Perempuan Kelas I jayapura serta memberikan arahan kepada ASN di LPP Bate.
Pada Media Journal News, Fajar BS Lase mengatakan bahwa kunjungan kerja ini terkait penguatan reformasi birokrasi pada satuan kerja Kementerian Hukum dan Ham.
”Reformasi demokrasi ini bertujuan bagaimana seluruh Satker dapat memahami bagaimana mengelola tugas dan fungsinya dan anggarannya dengan harapan bahwa banyak satker di lingkungan kemenkumham di Provinsi Papua bisa meraih WBK/WBBM.
Sambungnya, Fajar Lase mengapresiasi integritas ASN di LPP Bate, dengan lokasi yang cukup jauh, tetapi tetap semangat mengerjakan tugas dan fungsinya dengan baik.
”Harapan kita Lapas Perempuan dan anak kelas III jayapura ini bisa mendapatkan WBK/WBM dalam tahun ini dengan pelayanan yang lebih baik lagi. Pelayanan yang baik harus diimbangi dengan laporan dan data yang lengkap”, ungkapnya.
Dijelaskan Fajar, WBK/WBBM merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tujuan agar satuan kerja dapat bekerja dengan baik, dengan pelayanan yang prima.
“Ada 2 persyaratan Satker bisa mendapatkan WBK/WBM adalah Satker yang bebas korupsi, dan juga tidak meminta bayaran dalam pelayanan. Essensinya adalah pelayanan yang baik ,prima dan memuaskan banyak orang”, pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenkumham Provinsi Papua, Anthonius M. Ayorbaba menargetkan ada 5 satker di lingkup Kemenkumham Papua diharapkan bisa meraih penghargaan WBK/WBM di tahun 2022.
”Tentunya semua UPT harus bisa berbenah, karena tidak ada prestasi yang dapat diraih tanpa perubahan. Perubahan Mindset dan Cultureset semua ASN ini menjadi kata kunci untuk dapat meraihnya”‘, tuturnya.
Lanjut ia mengatakan bahwa, Lapas Perempuan dan Anak ini cukup jauh, sehingga harus dapat mengelolanya dengan sebuah keputusan yang tepat.
“Saya berharap ASN di sini paling tidak dapat membangun kepatuhan dan mendisiplinkan dirinya. hargailah sebuah kepercayaan yang telah diberikan Negara kepadanya sebagai ASN di jajaran Kementerian Hukum dan Ham.
”Kalau sinergitas itu bisa terbangun dengan baik, pasti akan muncul ide-ide kreatif yang dapat dirasakan kepuasannya oleh penerima layanan juga dari media,saya yakin dan percaya LPP Bate ini punya integritas untuk dapat meraihnya”, tutupnya.
(amrizul)