Jawa Timur,- Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Bidang Sosial Politik DPW PEKAT IB Jawa Timur, dengan tegas mengajak masyarakat, LSM, Orma, wartawan dan Pemerintah untuk melaksanakan Pemilu 2024,dengan mengunakan digital untuk menyelamatkan Indonesia.
Pemerintah mengungkapkan, hingga akhir November 2021 utang Pemerintah mencapai Rp 6.713,24 triliun atau setara 39,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis, pemerintah mampu membayar utang tersebut. Bagaimana cara pemerintah membayarnya?
“Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar Insya Allah kembali dengan aman,” ujarnya dalam acara virtual, dikutip CNBC Indonesia Minggu (9/1/2022).rilisan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Dengan putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah terjadi perubahan terhadap pemilihan umum di Indonesia agar pemilihan umum legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serantak.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum serentak Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif. Hasil dari sebuah penelitian menunjukan pelaksanaan pemilihan umum serentak konstitusional dengan UUD 1945.
Adapun implikasi yuridis terhadap putusan tersebut adalah dalam peyelengaraan pemilu serantak akan lebih efesien dalam penggunaan anggaran keuangan negara, dan ambang batas (presidential threshold) menjadi tidak berlaku lagi sebagai akibat dari pemilu serentak.
Jika kemudian ada yang berusaha untuk menunda pemilu dengan alasan ekonomi kira nya perlu menjadi pertanyaan dan kajian secara komperhensif sehingga tidak mengkudeta konstitusi demi kepentingan oligarkhy .Mengusulkan menunda pemilu arti nya memperpanjang bukan saja masa jabatan Presiden tetapi juga pejabat pejabat yang lain DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Walikota dan Bupati.
Ini sudah masuk pada Rana kudeta pada konstitusi, maka yang terjadi Presiden dan semua pejabat itu tidak lagi legitimate dan akan terjadi krisis politik yang meluas tentu saja akan membahayakan keutuhan negara.
Pengunaan pemilu dengan digital media sebuah terobosan baru di Indonesia, Anggaran pemilu sebesar 84 Triliun perlu disikapi dengan bijaksana disaat ekonomi Indonesia sedang terpuruk maka butuh terobosan dan efisiensi. Internet dengan basis digital adalah terobosan untuk melaksanakan pemilu dengan waktu yang cukup panjang dua tahun merupakan keseriusan mempersiapkan pemilu digital dalam rangka kita menyelamatkan Indonesia.
Jumlah pengguna internet di Indonesia dilaporkan capai 202,6 juta orang hingga Januari 2021. Angkat ini tumbuh 15,5 persen dari tahun sebelumnya dengan kenaikan 27 juta orang.
Berdasarkan hasil riset Hootsuite dan We Are Sosial yang diunggah Founder Drone Empirit Ismail Fahmi, Senin (15/2/2021), dari total keseluruhan masyarakat Indonesia sebanyak 274,9 juta orang, persentase pengguna internet Indonesia jangkau 73,7 persen.
Sementara untuk jumlah pengguna internet dari perangkat smartphone di Indonesia, riset mencatat ada 345,3 juta orang yang menggunakan perangkat tersebut. Angka ini mencakup persentase hingga 125,6 persen dari total keseluruhan populasi.
Angka ini juga tumbuh 4 juta atau 1,2 persen dari riset yang dilakukan pada Januari 2020 lalu.
Dari data tersebut diatas jelas bahwa menggunakan internet berbasis digital merupakan kecerdasan dalam menyelesaikan pemilu disaat negara dalam keadaan bahaya.
Bahkan akan lebih bijak lagi kalau rakyat diajak untuk partisipasi dalam mengelolah negara dengan cara menanyakan pada rakyat apakah perlu kembali pada Pancasila dan UUD1945.
Oleh sebab itu untuk mengawasi pemilu nituzen perlu membentuk Pokja pengawasan pemilu secara independen partisipasi rakyat bisa dibangun dengan gotong royong untuk ikut serta menyelamatkan Indonesia dari tangan tangan kotor oligarkhy. By Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Bidang Sosial Politik DPW PEKAT IB Jawa Timur. Dalam penyampaiannya kepada Media OtoritasNews. (ahd)
