Journal news. id. KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat arah pembangunan kependudukan sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bersama Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas di Ruang Rarasantang Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (21/5/2026).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, Pemkab Cirebon telah menyusun dokumen GDPK yang diperkuat melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 167 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan ( GDPK) Kabupaten Cirebon 2021 -2045
Menurutnya, dokumen tersebut menjadi langkah strategis daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional jangka panjang.
“Hari ini merupakan bukti komitmen kita bersama untuk memastikan arah kebijakan kependudukan ke depan benar-benar inklusif, berbasis data, serta menjawab tantangan jangka menengah dan panjang bangsa ini,” kata Fitri–sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Cirebon juga telah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan menyusun dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tahun 2025.
Saat ini dokumen tersebut masih dalam tahap penyempurnaan pascareviu Bapperida Kabupaten Cirebon sebelum ditetapkan secara resmi.
Fitri mengatakan, koordinasi lintas perangkat daerah juga terus diperkuat. Pada 8 Mei 2026 lalu, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Cirebon mengikuti koordinasi virtual bersama Bapperida Provinsi Jawa Barat untuk menyelaraskan program dan target dalam rencana aksi PJPK agar sejalan dengan kebijakan provinsi.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, penurunan stunting, pembangunan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Cholifihani, yang diwakili oleh Yogi Yunianto, Perencana Ahli Muda menyampaikan, pembangunan kependudukan menjadi fondasi penting dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.
Dalam paparannya, ia menjelaskan, Indonesia tengah menghadapi transisi demografi yang menghadirkan peluang bonus demografi sekaligus tantangan berupa perubahan struktur usia, penurunan fertilitas, hingga meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.
“Pembangunan kependudukan menjadi fondasi pencapaian Indonesia Emas 2045,” demikian disampaikan dalam materi paparan Kementrian PPN/ Bappenas.
Bappenas menilai kunjungan koordinasi tersebut penting untuk menghimpun praktik baik daerah sekaligus memperkuat sinergi kebijakan nasional dan daerah dalam implementasi GDPK dan PJPK.
Melalui penguatan dokumen pembangunan kependudukan tersebut, Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menghadapi tantangan demografi secara lebih terarah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan keluarga di masa mendatang.
Sana
