Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar di Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2025, Guna Meningkatkan Kapasitas dan Solidaritas Para Kader.

Rabu, 24 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

Cianjur,- https//journalnews.id
Tokoh Politik besar dan juga dari
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D, Hadir di acara Kegiatan Dikpol DPD Partai Golkar Cianjur, yang diselenggarakan di Hotel Delaga Biru, jln Cipanas Cianjur, Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat, pada Selasa 23-12-2025.

DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan Pendidikan Politik (Dikpol) sebagai upaya peningkatan kapasitas, konsolidasi, serta penguatan solidaritas kader. Acara Dikpol juga dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur TB Mulyana Syahrudin, Sekretaris DPD Golkar Cianjur Asep Iwan Gusniardi, jajaran pengurus DPC, PAC hingga pengurus ranting se-Kabupaten Cianjur. Turut hadir Sekretaris DPR RI serta Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Golkar.

Menurut keterangan Direktur Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., menyoroti dinamika wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Ia menyampaikan bahwa konsolidasi di tingkat elite menunjukkan peluang besar terhadap inisiatif pemilihan kepala daerah melalui DPRD, seiring dengan sikap pemerintah yang membuka ruang perubahan sistem Pilkada.

Ia juga mengatakan, terdapat dua opsi yang berkembang, yakni penunjukan kepala daerah oleh presiden atau pemilihan melalui DPRD. Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut berpotensi menimbulkan penolakan publik karena dinilai mengurangi esensi demokrasi.

“Berdasarkan temuan survei, sekitar 95 persen masyarakat menginginkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tetap dilakukan secara langsung,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengalaman serupa pernah terjadi pada 2014, ketika upaya pengalihan pemilihan kepala daerah ke DPRD mendapat penolakan luas dari publik hingga akhirnya dibatalkan melalui Perppu oleh Presiden saat itu.

Kegiatan Dikpol ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman kader Golkar terhadap dinamika politik nasional, serta meningkatkan kesiapan kader dalam menghadapi tantangan demokrasi di tingkat daerah, ungkapnya.

Muklis M.

Berita Terkait

Kakek 82 Tahun di Pekalongan Ditemukan Meninggal di Kebun Singkong Usai 2 Hari Hilang
Penjualan Miras terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas,Kinerja APH dipertaruhkan
Anggaran Satpol PP Lahat 2025 Miliaran Jadi Sorotan Aktivis
Blokir Nomor Wartawan Saat Dikonfirmasi soal Anggaran,Kepala Perpustakaan Lahat Minta Bupati Lahat Copot
Priamanaya Group Salurkan Beasiswa Berprestasi di Ring Satu Perusahaan
‎Temuan Limbah Medis Diduga Dibuang Sembarangan di Sidoarjo, APMP Jatim Desak APH Turun Tangan ‎
Efisiensi: Anggaran Sekwan DPRD Lahat Rp81 Miliar Lebih PUBLIK’Transfaransi Cegah Rawan Korupsi
Petasan Meledak di Halaman Rumah, Warga Karangdadap Pekalongan Dilarikan ke Rumah Sakit

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 09:33

Kakek 82 Tahun di Pekalongan Ditemukan Meninggal di Kebun Singkong Usai 2 Hari Hilang

Rabu, 9 September 2026 - 09:20

Penjualan Miras terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas,Kinerja APH dipertaruhkan

Minggu, 6 September 2026 - 19:54

Anggaran Satpol PP Lahat 2025 Miliaran Jadi Sorotan Aktivis

Rabu, 2 September 2026 - 15:48

Blokir Nomor Wartawan Saat Dikonfirmasi soal Anggaran,Kepala Perpustakaan Lahat Minta Bupati Lahat Copot

Selasa, 1 September 2026 - 19:15

Priamanaya Group Salurkan Beasiswa Berprestasi di Ring Satu Perusahaan

Berita Terbaru